Daftar 10 Perusahaan PHK 13.800 Pekerja, Serikat Buruh Ungkap Masih Akan Berlanjut Hingga September
Untuk perusahaan tekstil yang raksasa, daftarnya bisa dilihat dari beberapa emiten tekstil yang melantai di bursa.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Karenanya, Said meminta seluruh komponen bangsa mengikatkan tali gotong royong untuk menghadapi situasi ini.
"Pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan rakyat. Ucapan dan tindakan pemerintah dan pemimpin nasional harus bisa menjadi keteladanan dalam rangka membangun kepercayaan rakyat. Tragisnya, menghadapi situasi sulit, para pemimpin dan elit politik makin centang perenang," tegasnya.
Dia berharap pemangku kebijakan menyampaikan keadaan seobyektif mungkin, tanpa membuat komunikasi publik seakan Indonesia sedang baik-baik saja.
Dari sisi teknokratis, Said meminta pemerintah harus memastikan tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa.
Kemudian, melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh.
Sebab, aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan II 2024 (sampai dengan 30 Mei 2024) secara neto tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS.
"Artinya, peluang ini perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI," ungkap Said.
Said juga meminta pemerintah memperketat kebijakan impor, terutama pada sektor yang menggerus devisa dan memukul sektor industri serta tenaga kerja.
"Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut," tegasnya.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan SBN untuk menarik investor asing dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga.
"Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan APBN," ucap Said.
Menurutnya, berbagai kebijakan BI yang mengurangi USD sebagai pembayaran internasional, dengan membuat sejumlah local currency swab belum terlihat hasilnya.
Untuk itu, dia menyebut BI perlu memastikan kebijakan itu sesegera mungkin dapat diandalkan, sehingga ketergantungan terhadap USD perlahan dikurangi.
"Pemerintah dan Bank Indonesia perlu antisipasi kebutuhkan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging, agar tidak makin membebani sektor keuangan," imbuh Said.
