TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Investor dalam negeri maupun asing diklaim Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berebut memiliki lahan di Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur.

Namun melihat data yang ada, investor baru menyampaikan surat minat investasi atau Letter of Intent (LoI), sehingga belum ada kucuran dana yang masuk untuk proyek IKN.

Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional dan Daerah Mitra Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Rusmin Lawin mengatakan, Otorita IKN menerima 416 LoI dari investor lokal maupun asing jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Jumlah tersebut naik dari akhir Januari lalu yang baru mencapai 369 LoI.

Baca juga: Mungkinkah Membangun IKN Lewat Investasi Kripto? Begini Pendapat Praktisi

Menurutnya, sebagian besar investor berebut lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Di KIPP tersedia 25 persen dari 6.000 hektar. Lahan terbatas. Kalau mau beli, kesempatannya sekarang. Presiden Jokowi sudah sampaikan, Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Jadi saya dan REI (Real Estat Indonesia) bilang 'belilah masa depan sekarang'," kata Rusmin dikutip Kamis (20/6/2024).

Adapun, ratusan LoI yang masuk ke Otorita IKN tersebut, mayoritas investor yang juga anggota REI.

"Dari anggota kita ada Agung Sedayu Group, Pakuwon Group, Qubika Hotel, dan ada juga grup restoran-restoran. Kalau dari rekan-rekan asing ada Sembcorp yang bekerja sama dengan PLN untuk bikin Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Lalu masuk lagi dari Malaysia, China, Eropa, AS, dan Timur Tengah," ujarnya.

Tak hanya itu, Rusmin mengatakan, Emaar Properties pengembang real estate multinasional asal Uni Emirat Arab akan bekerja sama pemerintah dalam pembangunan IKN

"Kemudian, sekarang, alhamdulillah, Emaar Properties sudah sampai di IKN dan akan commit MoU dengan Presiden RI di Abu Dhabi," tuturnya.

Rusmin mengatakan, dengan meningkatnya minat investasi, Otorita IKN akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang sehingga tidak semua investasi hanya masuk ke KIPP.

"Bisa seperti Ciputra Group, Intiland Development, Emaar, yang bikin kluster sendiri di pembangunan tahap 2 IKN. Jadi misal ada kluster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya," kata dia.

Terakhir, Rusmin mengatakan, pembangunan-pembangunan kluster itu direncanakan pada tahap 2 lantaran tahap 1 fokus pada Istana Negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan.

"Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk, bikin town development. Kalau soal budget, jor-joran di awal, government’s drive, karena bangun fondasinya. Ke depan, di pemerintahan Prabowo, private sector bisa pimpin, baik domestik maupun internasional," ucap dia.

Harga Lahan Melonjak