Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berpendapat, usulan kenaikan pungutan bagi wisatawan mancanegara (Wisman) di Bali harus selaras antara pelayanan yang diberikan pemerintah daerah setempat dengan kenyamanan wisatawan.

"Saya juga sudah berbicara juga dengan rekan-rekan Kemenparekraf, sebelum kita tingkatkan biayanya alangkah baiknya kita melakukan kajian secara data apa saja yang sudah dilakukan, untuk pemurnian kebudayaan atau kelestarian budaya. Dan juga menjaga lingkungan seperti penanganan sampah," kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

"Kan itu ide originalnya. Dan itu apakah sudah tercapai setelah kajian itu bisa dibuat dan diyakinkan silahkan nanti pemerintahan selanjutnya bisa mengambil kebijakan," sambungnya.

Menurut Sandiaga, pemerintah daerah maupun pusat harus mampu meyakinkan wisatawan asing bahwa dengan membayar pungutan 10 dolar atau setara Rp 150 ribu, bisa memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan. Terlebih lagi, Indonesia saat ini menduduki peringkat 10 besar dunia soal pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca juga: Jumlah Wisman ke Indonesia Tembus 1 Juta Kunjungan Maret 2024, Turun Tipis Dari Bulan Sebelumnya

"Itu tugas pertama kita sebelum kita mengutak-atik kebijakan yang belum berumur 6 bulan, masih sangat baru kalau kita ubah-ubah terus kebijakan kita nanti tingkat kredibilitas Indonesia di mata stakeholder dan dunia akan dipertanyakan," jelasnya.

"Jangan sampai nanti peningkatan kepariwisataan kita ini justru berdampak negatif terhadap kualitas kita, wisatawan kita kunjungan wisatawan dan pergerakan wisatawan, serta image dan narasi yang dimiliki oleh Bali dan Indonesia," imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, mengusulkan untuk menaikan nominal pembayaran pungutan pada wisman. Ia mengusulkan agar setidaknya pungutan wisatawan naik 50 dolar atau Rp 500 ribu.

Usulan ini pun, telah ia sampaikan saat penyampaian Ranperda Rapat Paripurna DPRD Bali. Menurutnya dengan biaya pungutan yang lebih tinggi, kualitas wisatawan asing yang datang lebih terseleksi.

“Makanya kita instansi lain kita libatkan, Imigrasi yang membantu. Itu kan ada upah pungutnya dan itu dibenarkan. Polisi wisata ini kan belum maksimal ini, ini yang kita tingkatkan. Imigrasi terus pengelola bandara. Untuk mereka juga. Kan artinya untuk pembentukan polisi pariwisata berapa persen dikasih anggaran. Upah pungutnya kan dibenarkan 2,5 persen,” jelas, Kresna Budi saat Rapat Paripurna DPRD Bali, Rabu 19 Juni 2024.

Menurutnya jumlah wisatawan asing banyak, yang datang ke Bali membuat akan banyak potensi wisatawan asing melanggar aturan. Sebab pola hidup mereka di luar negeri berbeda saat di Indonesia.

“Untuk itulah perlu adanya pengamanan buat Bali. Makanya Perda Retribusi ini akan kita mau tingkatkan lagi supaya kualitas daripada wisatawan yang ada di Bali itu lebih bisa punya etika yang lebih baik bukan berarti mereka tidak baik, tidak. Artinya ada pengawasan. Nantinya kita akan dukung namanya polisi pariwisata,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran pungutan wisman akan lebih banyak digunakan penunjang-penunjang pariwisata dan untuk wisatawan apabila ada sesuatu terjadi di Bali. Ia juga menjelaskan bagaimana pun wisatawan itu adalah tamu untuk Bali.

Bali sebagai tuan rumah memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan wisatawan, sebab setiap ada sesuatu yang merugikan untuk Bali semua pihak akan terkena imbasnya.

Sementara mengenai pungutan wisatawan asing, yang selama ini telah berjalan di Bali dinilainya belum efektif. Menurutnya anggaran yang didapatkan dari pungutan wisman, agar diberikan kepada Imigrasi dan kepolisian untuk menjaga keberlangsungan daripada masyarakat kita.

“Makanya kita akan kerjasama dengan bandara, Imigrasi, kepolisian, Dispenda. Nanti kan ada perubahan, kan banyak kebutuhan ini apakah bisa nantinya membantu juga sektor pendidikan kita, menjadi lebih murah, apakah bisa untuk membantu kesehatan kita, masyarakat kita di Bali. Dan juga untuk kepentingan wisatawan apabila terjadi sesuatu di Bali,” bebernya.