Menko Airlangga Minta Tambah Anggaran Kemenko Perekonomian Rp 155 Miliar untuk Tahun 2025
Airlangga mengatakan, berdasarkan surat Kementerian PPN/Bappenas pagu anggaran untuk Kemenko Perekonomian di tahun 2025 sebesar Rp 459,7 miliar
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran pagu indikatif Kementerian Perekonomian untuk tahun 2025 sebesar Rp 155 miliar.
Hal itu dia sampaikan saat Rapat Kerja Menko Perekonomian bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2024).
"Kemenko Perekonomian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 155 miliar 751 juta 66.000, dengan dukungan manajemen sebesar Rp 122 miliar 501 juta 66 ribu dengan porsi Rp 101 miliar untuk belanja pegawai dengan adanya rekrut CPNS dan PPPK di tahun 2024," kata Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga Optimis Indonesia Bisa Pertahankan Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Airlangga mengatakan, berdasarkan surat Kementerian PPN/Bappenas pagu anggaran untuk Kemenko Perekonomian di tahun 2025 sebesar Rp 459,7 miliar dan ini mengalami penurunan sebesar Rp 64,2 miliar atau 12,25 persen.
Menurutnya, jumlah pagu tersebut dinilai tidak mencukupi terhadap penugasan strategis untuk Kemenko Perekonomian. Airlangga mengeluhkan bahwa adanya penambahan tugas itu tidak ada penambahan gaji sebagai Menko Perekonomian.
"Ini masih belum mencakup kebutuhan untuk rekrutmen ASN di tahun 2024 dan beberapa penugasan strategis yang dimandatkan kepada Kemenko Perekonomian," ujarnya.
"Saat ini terdapat 24 penugasan strategis. Jadi ini penugasan khusus Menko dengan 24 tugas gajinya nggak nambah," imbuhnya menegaskan.
Airlangga menyebut, penambahan pagu anggaran Kemenko Perekonomian ini dilakukan untuk memperhalus masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Untuk itu, Airlangga meminta adanya penambahan pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk tahun 2025.
"Tentu capaian ini bisa dicapai tentu kerjasama baik dengan Banggar, untuk menjaga transisi pemerintahan ke depan, peran dan fungsi badan anggaran jadi sangat penting. Sehingga program transisi akan berjalan secara smooth, smooth itu bisa berjalan secara halus," tegasnya.
