TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait adanya potensi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di bulan Juli nanti.

Menurut Arifin kenaikan BBM ini masih belum bisa dipastikan.

Karena Kementerian ESDM masih harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski demikian, Arifin mengaku sejauh ini Kementerian ESDM sudah siap untuk membahas nasib subsidi BBM di tengah kondisi harga minyak yang tinggi.

"Tanya Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani tuh, saya kan tiap saat siap. Tanya beliau (Sri Mulyani) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi)," kata Arifin dilansir Kompas.com, Selasa (25/6/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya hingga kini masih belum membahas harga BBM.

Termasuk apakah subsidi energi bakal dilanjutkan atau sebaliknya usai Juni 2024.

Menurut Airlangga, di sidang kabinet paripurna hari ini pun tak ada bahasan spesifik mengenai harga BBM ini.

Namun terkait jumlah BBM subsidi dipastikan tidak mengalami perubahan.

"Tidak dibahas, nanti akan ada pembahasan sendiri, tapi jumlah sudah jelas jumlah subsidi tidak ada perubahan," ungkap Airlangga.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus menonitor kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga: Ini Jawaban Pertamina Soal Viral Petugas SPBU Tak Isi BBM Sesuai Nilai Transaksi

"Subsidi dan kenaikan dari harga BBM juga masih tidak setinggi sebelumnya, jadi masih terus dimonitor," jelasnya.

Sebagai informasi, harga BBM berpotensi naik pada Juli 2024.

Kenaikan ini bisa disebabkan oleh tren harga minyak dunia, turunnya produksi minyak mentah di dalam negeri, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Pemerintah sendiri baru dapat memastikan menahan harga BBM termasuk non subsidi hingga Juni 2024.

Menteri ESDM Usul Kuota BBM Subsidi di Kisaran 19,99 Juta Kiloliter pada RAPBN 2025

Kementerian ESDM mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sekitar 19,99 juta Kilo Liter (KL).

Usulan tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 hingga 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 hingga 19,44 juta KL.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 hingga 19,99 juta KL," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pernyataannya, dikutip Kamis (6/6/2024).

Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan pengendalian volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat.

Baca juga: Jumlah Kendaraan Bermotor Pengguna BBM Subsidi yang Telah Lakukan Registrasi Bertambah 4,5 Juta

Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, terutama Indonesia Crude Oil Price dan nilai tukar Rupiah, saat menentukan besaran subsidi tetap Solar.

"Dalam RAPBN TA 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 - Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100 per liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800 per liter.

Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menyampaikan bahwa solar subsidi masih banyak disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan.

Baca juga: Pak Jokowi, Terjadi Kelangkaan BBM Jenis Solar di Banten, Sopir Truk: Sudah Hampir Seminggu

Hal ini terjadi karena disparitas harga solar yang tinggi antara harga subsidi dan harga non-subsidi di pasaran.

"Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali ke industri pertambangan dengan harga yang lebih tinggi," terangnya.

Di akhir sambutannya, Arifin mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," tutupnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Bambang Ismoyo)(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)