Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Bocoran Program Makan Bergizi Gratis, Bahlil: Bisa Libatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Makanan

Bahlil Lahadalia membocorkan detail kecil soal program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
zoom-in Bocoran Program Makan Bergizi Gratis, Bahlil: Bisa Libatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Makanan
Endrapta Pramudhiaz
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan detail kecil soal program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, konsep besar dari program makan bergizi gratis sedang dibuat. Salah satu hal yang dibahas adalah pihak mana yang akan dijadikan penyedia makanan dalam program ini.

Bahlil mengisyaratkan penyedia makanan dalam program ini bisa saja dilakukan oleh pihak ketiga, bisa juga oleh pihak sekolahnya langsung.

Baca juga: Program Ganti Nama Jadi Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Dengan Susu dan Kandungan Gizinya?

"Makan bergizi gratis ini konsep besarnya lagi dibuat. Apakah ini diserahkan kepada sekolah atau dibuat pihak ketiga," kata Bahlil dalam sambutannya di acara Pelantikan & Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Periode 2024-2029 di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Kemudian, ia juga mengatakan soal anggaran dari program ini. Dia menyampaikan, program ini akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 70 triliun.

Lebih tepatnya, seperti yang sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, program ini akan membutuhkan anggaran Rp 71 triliun dan sudah dianggarkan untuk APBN 2025.

Berita Rekomendasi

Bahlil menyebut, anggaran program ini pada 2029 ditargetkan bisa mencapai Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar.

"Tahun ini itu sekitar 70 triliun yang sudah disetujui. Target anggaran pada 2029, insyaallah kalau berjalan, itu kurang lebih sekitar Rp 400 triliun sampai 500 triliun. Ini test case awal," ujarnya

Dalam acara APJI ini, di hadapan para pengurus, Bahlil mengatakan bahwa program ini adalah kesempatan bagus bagi mereka.

Baca juga: Soal Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Ekonom PEPS: Realokasi Belanja K/L Tidak Perlebar Defisit Fiskal

Hal yang ia tekankan adalah, bila nanti mereka menjadi pihak yang menyediakan makanan, harus menyajikan makanan dengan kualitas bagus, tetapi harga jangan terlalu mahal.

"Apa yang saya mau sampaikan ke bapak ibu semua, ini sebuah kesempatan yang bagus. Yang penting kualitas bagus, harganya jangan terlalu mahal karena mungkin kalau itu di pihak ketigakan, itu bisa lewat LKPP," pungkas Bahlil.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Sedot APBN Rp 71 T, Pengamat Ekonomi: Anggaran Kompromi

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas