Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri KeuanganSri Mulyani mengatakan, masih terdapat sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 459,9 triliun.

Menurut Sri Mulyani, mulanya sisa kas dari APBN tahun 2023 itu sebesar Rp 478,9 triliun. Namun, ada penggunaan kas untuk sumber pendanaan APBN tahun 2023 senilai Rp 35 triliun, sehingga uang kas negara mengalami perubahan.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dijelaskan bahwa SAL awal 2023, Rp478,9 triliun. Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp35,0 triliun. Setelah memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp459,5 triliun," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara itu bilang, SAL menjadi instrumen paling penting dalam pengelolaan APBN sebagai bantalan pengaman yang efektif melindungi perekonomian Indonesia dalam menghadapi guncangan ketidakpastian global maupun domestik pada tahun 2024.

Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 19,4 triliun atau menurun jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2022 Rp 130,6 triliun.

"Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal," jelas dia.

Baca juga: Warisan Utang Jatuh Tempo Pemerintahan Jokowi Rp 800 Triliun di 2025, Prabowo Perlu Waspada

Sedangkan posisi keuangan pemerintah di tahun 2023 ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun, kewajiban Rp 9.536,7 triliun dan ekuitas Rp 3.536,1 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Pamer Capaian 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Bangun Jalan Tol 1.938 Km

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," ungkap Sri Mulyani.