Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai banyak kritik dari pelaku industri.

Permendag 8/2024 dianggap menjadi biang kerok Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Lalu, sektor padat modal seperti industri kimia juga terancam mulai lesu karena regulasi ini.

Baca juga: Nada Suara Meninggi, Mendag Zulkifli Hasan Ngaku Jengkel Permendag 8 Selalu Diminta Direvisi

Pasalnya, dengan aturan tersebut, importir tidak lagi perlu memiliki pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang selama ini berfungsi untuk memberikan peluang peningkatan daya saing kepada industri dalam negeri.

Adapun Permendag 8 ini sudah tiga kali mengalami perubahan. Dari yang awalnya Permendag 36/2023, lalu berubah Permendag 3/2024, berubah ke Permendag 7/2024, dan terakhir berubah menjadi Permendag 8/2024.

Ternyata, ada cerita di balik perubahan menjadi Permendag 8/2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meneken peraturan tersebut pukul 2 pagi saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Peru.

Ketika ditemui di kantornya, pria yang akrab disapa Zulhas itu pun bercerita mengenai hal tersebut. Ia pun lebih dulu menceritakan soal terbitnya Permendag 36/2023.

Dia bilang, permasalahan pengaturan impor ini sudah hampir setahun. Ia mengatakan, dulu pemerintah sudah mempersiapkan dengan baik.

"Saya cerita dulu ya biar enggak salah. Permasalahan ini sudah hampir setahun. Dulu kita persiapkan dengan baik. Saya lapor Bapak Presiden di sidang kabinet 6-7 bulan lalu.

Oleh karena itu, pertama, post border, Presiden setuju untuk jadi border," katanya di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (12/7/2024).

"Kedua, impor kendalikan. Itu bukan baru, tapi sudah 6 bulan yang lalu. Ketiga, itu minta tambahan dari PMI agar barang-barang yang dibawa kemari itu tidak kena pajak. Karena PMI adalah pahlawan kita yang bekerja di luar negeri," ujar Zulhas.

"Ketiga ini diputuskan pada waktu itu. Kita tindaklanjuti di bawah Menko rapatnya. Maka, satu, border sudah. Kedua, produk-produk barang-barang yang membanjiri Indonesia harus dikendalikan itu ada beberapa yang disetujui untuk mengeluarkan Pertek.," jelas Zulhas.

Artinya, kala itu ada beberapa barang yang jika ingin masuk Indonesia, harus mendapatkan persetujuan pertek dari Kemenperin.

Akhirnya lahirlah Permendag 36 yang merangkul semua itu. Zulhas mengaku semua pihak sudah sepakat dengan isinya.

Namun sayangnya, seiring berjalannya Permendag 36/2023, ternyata banyak menimbulkan kendala.

"Macam-macam kendala. (Ada permasalahan di) datanya. Ruwet. Akhirnya ngamuk-ngamuk, yang salah saya. Saya bilang kok yang salah saya, tapi saya bilang ya sudahlah risiko jabatan," tutur Zulhas.

"Mereka yang minta, mereka yang usul, tapi yang salah saya. karena enggak bisa jalan. Ya sudah risiko jabatan," pungkasnya.

Singkat cerita, Permendag 36/2023 akhirnya diubah menjadi Permendag 7/2024. Zulhas pun lanjut bekerja, di mana saat itu ia melakukan kunjungan kerja ke pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru.

Di pertemuan tersebut, Zulhas melakukan perundingan seputar perdagangan.

Salah satunya seperti memperjuangkan ekspor minyak kelapa sawit RI yang akan dipersulit masuk Uni Eropa.

Nah, saat di Peru lah Zulhas mendapat telfon pukul 2 pagi waktu setempat dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberi tahu Permendag 7/2024 harus direvisi lagi.

Alasannya, ada ribuan kontainer yang tertahan dan menumpuk di pelabuhan akibat Permendag 7/2024 mengharuskan adanya pertek terlebih dahulu sebelum bisa keluar pelabuhan.

"Jam 2 pagi ditelpon dari Jakarta (oleh) Pak Menko, itu barang di Priok 26 ribu kontainer numpuk," ucap Zulhas.

Pemerintah pun saat itu sudah melakukan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi dan melibatkan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Tidak ada Zulhas karena ia sedang di Peru.

Airlangga yang kala itu menjabat sebagai Plt Menteri Perdagangan, ingin meneken Permendag 8/2024. Namun, Zulhas menegaskan dirinya lah yang tetap harus meneken peraturan tersebut.

"Malam ini juga Permendag 7 diganti, enggak boleh ada Pertek-Pertek. Nah Jam 2 pagi saya dibangunkan. Kata Pak Menko, 'Kalau Pak Zul gak teken, maka saya (yang teken).' Karena Pak Menko waktu itu Plt Menteri Perdagangan," kata Zulhas.

"Saya bilang, saya menterinya, masa Pak Menko yang teken. Jadi jam 2 pagi di Peru saya teken. Jadilah Permendag 8," sambungnya.

Cerita ini turut dikonfirmasi oleh Staf Khusus Mendag Bidang Perundingan Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.

Bara mengatakan, Zulhas tak mengikuti sama sekali proses perumusan Permendag 8/2024 karena sedang di Peru. Namun, Zulhas yang menandatanganinya secara elektronik.