Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) pun menyayangkan rencana tersebut.

Menurut Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, kebijakan tersebut belum tentu menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi impor ilegal.

Ia menilai pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memberatkan industri dan ritel nasional.

Baca juga: Indonesia Impor 2,4 Juta Ton Beras, 1,2 Juta Ton Lainnya Menyusul

Satu hal yang ia soroti adalah infrastruktur di Indonesia Timur yang masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

"Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," kata Budihardjo dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (6/9/2024).

Bila terjadi kenaikan harga di pasar, ia menyebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Budihardjo khawatir program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang diinisiasi HIPPINDO bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian dapat terhambat.

BINA merupakan program yang bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Ia mengatakan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal juga perlu ditingkatkan.

Ia pun mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini secara lebih cermat.