"Baru selesai nih yang keramik. Baru selesai mungkin minggu lalu ya. Itu suratnya Pak Menteri Perdagangan menyampaikan hasil penyelidikan itu dengan usulan tarif dan jangka waktunya sudah ada ke Pak Menteri Perindustrian. Tinggal dibalas nanti," katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

BMAD yang akan dikenakan untuk produk keramik dumping ini memang diusulkan hingga 199 persen, tetapi itu hanya dikenakan pada perusahaan yang tidak kooperatif.

Jika perusahaan tersebut kooperatif, pengenaan biaya tambahan tersebut lebih rendah.

"Kalau perusahaan itu kooperatif ada yang kenanya 140 persen, ada yang 100 persen, ada yang 139 persen. Tapi yang tertinggi memang 199 persen," ujar Reni.

Kini, rencana pengenaan bea tambahan ini tinggal menunggu penetapan yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adapun penyelidikan oleh KADI terhadap impor produk ubin keramik dari Tiongkok ini telah dilakukan sejak Maret 2023.

Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap ubin keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Penyelidikan merupakan tindak lanjut dari permohonan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).

ASAKI mewakili tiga perusahaan, yaitu PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya. Permohonan diajukan ASAKI sebagai perwakilan industri dalam negeri.

KADI pun menemukan bahwa terdapat indikasi impor produk ubin keramik yang diduga dumping, kerugian material bagi pemohon, serta hubungan kausal antara kerugian pemohon dan impor produk ubin keramik dumping yang berasal dari negara yang dituduh.