Namun, Eddy menyampaikan, penaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi.

Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.

Sependapat dengan Eddy Soeparno, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series.

Sebab, menurut Sartono, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.

Selain itu, Sartono juga mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional.

“Sehingga penyesuaian harga BBM non subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.

Oleh karena itu, Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non subsidi.

Hal itu, menurut Sartono, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

Sartono menyebutkan, penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi.

Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.

Sumber: TRIBUN BANTEN