Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesai (IKAPPI) menyayangkan gerakan stop pangan yang dijalankan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengaku tidak menyangka Bapanas yang dibentuk untuk menciptakan kedaulatan pangan justru meminta masyarakat tidak boros pangan.

"Bapanas dibentuk untuk memastikan bahwa terciptanya kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan berdasarkan perpres nomor 66 tahun 2021," kata Reynaldo dikutip Sabtu (3/8/2024).

DPP IKAPPI sangat menyayangkan ajakan masyarakat agar tidak boros pangan semata-mata demi mengurangi impor beras.

Baca juga: Saran Pemerintah ke Masyarakat Hadapi Harga Cabai yang Mahal: Tanam Sendiri di Teras Rumah

Menurut Reynaldi, hal tersebut tidak sesuai dengan tupoksi Bapanas yakni mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan, kebijakan ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Inilah yang direkomendasikan ke kementerian teknis bukan malah membuat gerakan-gerakan yang mengendorkan petani, ini menyakiti hati rakyat Indonesia," urainya.

Reynaldi menilai gerakan tambahan semacam ini tidak diperlukan.

Dia menyebut Bapanas seharusnya mengkoordinasikan pangan untuk dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor beras.

Salah satunya dengan menggencarkan program stop boros pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sekitar 30 persen total pangan yang terbuang, hal ini setara dengan pemenuhan pangan kepada 60-125 juta rakyat Indonesia.

Untuk komoditas beras, terang Sarwo, kebutuhan masyarakat Indonesia mencapai 2,6 juta ton per bulan.

Jika masyarakat berhasil menghemat sedikitnya 20 persen saja dari total yang terbuang, Indonesia bisa menghemat hingga 6 juta ton beras.