"Kebijakan Satu Peta akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan," kata dia. Dengan adanya satu peta yang terintegrasi, pemerintah daerah hingga pusat dapat menggunakan data ini sebagai referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan.

Salah satu tantangan utama dalam KSP, yakni sertifikasi tanah yang sering terkendala oleh batas hutan dan lahan sawah yang dilindungi. Selain itu, permasalahan lain juga muncul dari sisi penyiapan rencana tata ruang, pengelolaan kawasan hutan, dan mineral yang ada.

Maka dari itu, guna mengatasi masalah ini Virgo menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, kementerian, dan lembaga yang memiliki wilayah kerja masing-masing.

"Kami berharap masyarakat dan K/L yang punya wilayah memasang tanda batas sambil kita memperbaiki petanya untuk masuk dalam KSP," ujarnya.

Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Danang Sri Hadmoko, menilai kebijakan ini sebagai langkah positif dan penting untuk masa depan Indonesia. Karena seperti negara lain, Indonesia wajib memiliki satu informasi geospasial ini.

"Satu peta ini penting, mendesak, dan prioritas karena peta atau informasi geospasial ini harus dimiliki oleh suatu negara dalam penyelenggaraan dan seluruh aktivitas pemerintahan," kata Danang.

Ia pun menyoroti bahwa beberapa negara tetangga seperti Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa telah lebih maju dalam hal pemetaan dan integrasi data.

Di Amerika Serikat dan Taiwan, misalnya, pemetaan dilakukan dengan sangat maju melalui integrasi data, termasuk geo-tagging dari CCTV.

Danang menekankan, Indonesia memiliki metode sendiri dalam implementasi KSP, sebab tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Negara kita berbeda dengan mereka, negara kita kepulauan yang sangat besar. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial di Indonesia," tegasnya.