Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program reforma agraria merupakan pilar utama dalam pemerataan ekonomi seperti yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2017 lalu.

Reformasi Agraria memberikan perlakuan yang sama dan juga memberikan kesempatan penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan.

"Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan itu menjadi penting dan salah satu diterapkan untuk Kebun Sawit Rakyat agar mendukung tata kelola yang baik," kata Airlangga, saat mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan SK TORA dan meninjau Expo Festival LIKE 2 DI JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/8/2024).

Kemenko Perekonomian mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menerbitkan SK TORA.

"SK Tora Biru sebanyak 173 SK, 296.796 hektar yang telah diserahkan dan hari ini 43.122 hektar diserahkan oleh bapak Presiden," katanya.

Dari SK tersebut kata Airlangga sebanyak 16 SK merupakan lahan sawit yang dikelola oleh 8496 pekebun. Kebun sawit di lahan Tora dapat segera mengajukan dana PSR atau dana peremajaan sawit yang akan diberikan oleh BPDPS.

"Sedangkan hutan sosial tadi saya sampaikan kepada Bu Menteri Lingkungan Hidup tentang Permen-nya, sehingga kita mendapatkan pembiayaan dari PPDBKS, jadi sedang berproses," katanya.

Airlangga mengatakan hilirisasi dana PSR telah mencapai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 kebun atau 340.792 hektar per Juni 2024. Dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp 60 juta.

Baca juga: Presiden Serahkan SK TORA dan Perhutanan Sosial di JCC

"Kami berharap peningkatan ini produktivitas bakal meningkat menjadi 24 ton PPS per hektar. Oleh karena itu juga sedang diurus Perpres tetang strategi mengatasi nasional kelapa sawit berkelanjutan," katanya.