Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan merespons pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal ketahanan pangan.

Johan mengatakan, isi pidato Presiden RI tersebut selalu memakai prinsip Historical Budgeting, seolah-olah anggarannya naik setiap tahun namun program yang dibuat bukan berdasar kebutuhan petani dan peningkatan target produksi pangan dalam upaya mengurangi impor.

"Saya melihat jika Presiden punya visi kedaulatan pangan tentunya anggaran sebesar itu harus dioptimalkan untuk peningkatan produksi pangan nasional, namun yang terjadi setiap tahun peningkatan impor pangan," ucap Johan saat dikonfirmasi, Sabtu (17/8/2024).

Johan menilai, anggaran ini seperti fatamorgana, anggarannya besar dan terus meningkat namun ketika diteliti di dalamnya termasuk biaya membangun bendungan, irigasi dan lain-lain terlihat kontradiktif dengan anggaran pertanian yang terus menurun setiap tahun, padahal berurusan langsung dengan produksi pangan nasional.

Baca juga: Bareng Pemda Gorontalo Utara, Kementan Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Perluasan Area Tanam

"Dari sisi alokasi budgeting mengalami problem ketika anggaran untuk produksi pangan terus menurun namun anggaran ketahanan pangan lebih banyak digunakan untuk kepentingan infrastruktur, ini menciptakan anomali ketahanan pangan yang akan terus bergantung dengan impor," tuturnya.

Johan menyontohkan, data impor beras per Juni 2024 telah mencapai 5,17 juta ton, sementara produksi padi mengalami penurunan sebesar 17,54 persen dibanding tahun lalu.

“Hal ini harus menjadi catatan pemerintah bahwa impor beras kita sudah pada fase membahayakan kedaulatan pangan sebab tahun ini angka impornya paling besar dibanding tahun sebelumnya, dan celakanya kemampuan produksi kita semakin mengkhawatirkan," terang Johan.

Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun itu, lanjut Johan, diisi oleh porsi terbesarnya untuk membangun bendungan dan jaringan irigasi sebesar 43,5 persen dari total anggaran ketahanan pangan.

“Saya menyoroti hal ini agar anggaran infrastruktur pangan dimasukkan dalam kelompok sektor infrastruktur dan agar anggaran ketahanan pangan betul-betul diperuntukkan bagi kepentingan ketahanan pangan nasional yakni untuk kepentingan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan serta sesuai kebutuhan petani dan nelayan sebagai garda terdepan bagi ketahanan pangan nasional,” tutup Johan.