Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut berpotensi meningkatkan impor pangan Indonesia.

Bahan pangan yang berpotensi diimpor untuk program MBG antara lain daging dan susu.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, jika dalam menu makanan bergizi gratis membutukan protein, bisa disubstitusi selain susu.

"Nah, susu kan bisa diganti. Jadi, kalau misalnya perlunya protein, kita ganti dong dari hewani ke nabati," katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: Terlibat Program Makan Bergizi Gratis, Bappenas Urus Target Penerima Hingga Jumlah Kalori

Selain itu, jika kelak program MBG akan mengandalkan daging, tepatnya daging merah, lebih baik ke depannya penyediaan daging bisa dikhususkan untuk pertumbuhan anak dan ibu-ibu yang sedang hamil.

Suharso memandang, tidak masalah jika masyarakat tidak terlalu banyak mengonsumsi daging.

"Sebenarnya bagus itu kalau kita tidak makan daging itu dulu. Jangan kamu makan rendang mulu. Siapa yang makan? Anak-anak 0 sampai 5 tahun dan wabil khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting," ujarnya.

Suharso menyebut, jangan terlalu sering makan daging karena bisa memicu kanker. Peternakannya juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar.

"Kenapa saya mau sampaikan ini? Ini bukan mau menakuti. Daging merah itu juga bahaya karena dia disebut mengandung karsinogen tipe A2. Itu pemicu kanker juga kalau terlalu banyak makan daging," tutur Suharso.

"Selain itu juga kalau di peternakan yang seperti ini juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar," jelasnya.

Selain itu, agar tidak mengandalkan impor pangan, Suharso menilai penting untuk mengandalkan kearifan lokal dalam menghadirkan pangan dalam program MBG.

Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya telah didatangi oleh pihak World Food Programme (Program Pangan Dunia/WFP).

WFP menawarkan Indonesia untuk belajar dari negara-negara yang telah menerapkan berbagai upaya dalam perbaikan gizi anak-anak sekolah.

"Di dunia ada global coalition for school meal. Koalisi global untuk memberikan [makanan] kepada para anak sekolah. Itu negara-negara maju Finlandia, Prancis, pimpinannya termasuk Brasilia," ucap Suharso.

"Saya sendiri kemarin didatengin oleh Prancis dan juga dari World Food Programme yang menawarkan Indonesia bisa saja belajar dari apa yang telah dipraktekkan di dunia mengenai perbaikan gizi untuk anak-anak sekolah dan ini bukan hal yang baru untuk dunia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menilai ada kemungkinan program makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran akan menghadirkan bahan pangan hasil impor.

Bahan pangan yang berpotensi diimpor antara lain seperti beras dan susu.

Menurut dia, hal itu bisa terjadi jika produksi pangan RI kurang untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

"Kalau kaitannya dengan program makan gratis, ya mungkin logikanya kalau produksinya dalam negeri kurang ya pasti impor," kata Sarwo ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Dalam melakukan importasi, Sarwo memandang masih ada besaran dan jumlah yang harus dihitung lagi secara lebih detail.

"Besarannya belum tahu karena memang masih dihitung berapa jumlah yang akan diberikan. Apakah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau mungkin hanya untuk SD atau SMP. Tentunya disesuikan dengan anggaran yang tersedia di pemerintah," ujar Sarwo.

Berpotensi Munculkan Impor Pangan Besar

Program makan bergizi gratis disebut berpotensi memunculkan impor pangan dalam skala besar dan melemahkan ketahanan pangan Indonesia.

"Ketahanan pangan kita itu lemah," kata Direktur Eksekutif Next Policy Grady Nagara dalam diskusi publik bertajuk “Salah Arah Kebijakan Makan Siang Gratis” yang diselenggarakan Next Policy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

"Bayangkan komposisi makan siang gratis bergantung pada komoditas seperti beras, daging, dan susu yang selama ini masih impor," lanjutnya.

"Paling tidak untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat, per tahunnya butuh 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, sampai 4 juta kiloliter susu," kata Grady lagi.

Menurut dia, potensi impor besar-besaran bisa terjadi jika desain kebijakan tidak mempertimbangkan dimensi diversifikasi pangan.

Ia mencontohkan di Brasil yang anggaran makan siang gratis di sana mewajibkan 30 persen mengambil pasokan dari petani lokal.

"Kita kan tidak terlihat akan seperti itu. Yang ada, potensi impor skala besar justru bisa mematikan para petani kita yang kebanyakan tidak memiliki lahannya sendiri," ujar Grady.