Dialog tersebut di antaranya mengenai kebijakan perekonomian Kepemimpinan Baru Nasional dan soal kerja sama pemerintah-swasta-dunia pendidikan.

Pengusaha ingin memahami lebih dalam soal pengembangan keterampilan pekerja dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja trampil di era teknologi yang berkembang pesat.

Lalu, dialog akan membicarakan soal koordinasi peran Pejabat penyidik Pegawai Negri Sipil (PPMS), Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Kejaksaan terkait keamanan usaha.

Harapannya, pengusaha mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana peran mereka dalam menjalankan tugas untuk menjamin kepastian dan keamanan usaha di seluruh daerah otonom di Indonesia.

Apindo juga akan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait perizinan berusaha Pasca UU Cipta Kerja, Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU HKPD, serta beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investasi di daerah.