TRIBUNNEWS.COM, - Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, terus dikebut pengerjaannya agar bisa beroperasi secara penuh pada September 2024.

Setelah selesai, maka bandara tersebut akan didarati pesawat Kepresidenan.

"Awal September (Bandara IKN bisa didarati)," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip Selasa (27/8/2024).

Sebelum didarati pesawat kepresidenan, landasan Bandara IKN terus dilakukan uji coba.

Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO, berjalan mulus dan lancar.

Baca juga: IKN Jadi Kota Berkelanjutan Pertama di RI, Material Bangunan Rendah Karbon Hingga Hanya Ada EV

“Yang kita lakukan sekarang semacam proving flight karena yang dibuat tidak hanya runway, tetapi jalur-jalur udaranya. Semua sudah didesain supaya tidak konflik dengan bandara di Balikpapan dan Samarinda. Jadi nanti pada saat digunakan dengan frekuensi padat, di ruang udara sudah tidak terjadi konflik,” ujar Budi.

Proving flight merupakan proses uji operasional yang dilakukan untuk memastikan kesiapan terbang di rute penerbangan baru.

Setelah uji coba ini, akan dilanjutkan sejumlah assessment lainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Jokowi Pindahan ke IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN setelah Bandara IKN bisa digunakan secara baik.

"Kalau yang saya tahu, programnya Pak Presiden kalau nanti bandaranya beroperasi minggu pertama September, beliau pindahan," ujar Basuki.

Basuki menyampaikan, saat ini pembangunan runway Bandara IKN telah mencapai panjang 1.025 x 30 meter.

“Hari ini walaupun dengan kondisi gerimis, kita bisa capai 1.025 meter yang targetnya nanti awal September menjadi 2.200 meter sehingga bisa didarati pesawat jet B737,” katanya.

Setelah pembangunan runway selesai, akan dilakukan pemasangan lampu-lampu di sepanjang jalurnya.

"Runway selesai, nanti dua hari masang lampu-lampu, sehingga bisa dimanfaatkan pada minggu pertama (September)" ucap Basuki.

Basuki mengungkapkan terkait kesiapan sarana dan prasarana di IKN.

Menurut dia, kantor presiden sudah siap digunakan, termasuk tempat tinggal Presiden Jokowi di Istana Negara.

Selain itu, sebanyak 14 rumah menteri juga telah siap dan terus ditambah pembangunannya.

Basuki menambahkan, rumah aparatur sipil negara (ASN) juga turut dirampungkan, termasuk untuk karyawan PUPR dan Otorita IKN (OIKN).

"Kantor Presiden siap, tempat tinggal presiden di Istana siap, rumah menteri sudah 14, mungkin sekarang sudah tambah lagi siap," ucapnya.

"Rumah ASN juga beberapa kan sudah ada, misalnya yang (zona) 4 untuk PU dan OIKN siap, bertahap terus," tambah Basuki.

Tak hanya Presiden Jokowi, Basuki mengatakan bahwa dirinya akan turut pindah untuk berkantor di IKN. Sebab kantor sementara Kementerian PUPR dan OIKN juga telah tersedia.

Bukan Hindari Demo

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengeklaim, rencana Jokowi pindah ke IKN pada September mendatang bukan untuk menghindari aksi-aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di Jakarta.

Heru mengatakan, rencana Jokowi IKN pada September 2024 sudah disampaikan sejak lama.

"Enggak (tidak untuk menghindari demonstrasi) kan beliau udah menyampaikan ya (rencana pindah), sudah lama," ujar Heru.

Heru menjelaskan, kepindahan Jokowi ke IKN masih akan disesuaikan dengan rangkaian kunjungan kerja kepala negara ke sejumlah daerah.

"Agenda beliau akan disesuaikan, tentunya kunker beliau cukup banyak di sela-sela kunker, tentunya beliau akan menyempatkan berkantor di IKN," ujar Heru.

"Sedang berkoordinasi dengan Pak Mensesneg, Seskab, dan tentunya kesiapan lainnya. Seperti, koordinasi dengan Menteri PUPR," lanjutnya.

Saat ditanya apakah nantinya Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN secara permanen sejak September 2024, Heru tak memberikan jawaban tegas.

Ia hanya kembali menekankan bahwa semua hal sedang menyiapkan rencana Presiden Jokowi pindah ke IKN.

Heru juga tidak menjawab lugas soal kemungkinan presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkantor di IKN.

"Ya nanti kita lihat," tutur Heru.

Pemindahan ASN Tak Terburu-buru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) direncanakan awalnya pada September 2024, namun arahan Presiden Jokowi tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri.

Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," paparnya.