Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agar Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi 8 persen per-tahun, pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melek digital perlu digiatkan.

Pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan digital talent dan digital gap untuk mengejar pertumbuhan 8 persen.

"Kemampuan untuk menggeneralisasi infrastruktur digital harus disiapkan. Kawasan Jabodetabek mungkin lebih siap tetapi di daerah lain berbeda," tutur Awaluddin dalam diskusi Unlocking Digital Economy For 8 Persen Growth di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Tantangan selanjutnya adalah digital security, bagaimana pemerintah mampu menciptakan keamanan di sektor digital.

Meski sudah ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sayangnya aturan tersebut belum diimbangi aturan turunan.

"Bagaimana mengimplementasikan dan menjadi sesuatu yang dipahami itu tidak mudah karena familiarisasi aturan itu tidak mudah," imbuhnya.

Peluang pertumbuhan ekonomi 8 persen terbuka luas, asalkan menjadi komitmen bersama dan harus selalu dimaintenance.

"Jadikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan akan terjadi ini menjadi dorongan kita bersama. Yang kedua adalah trigger mengenai financial inclusion."

"Apa yang sudah digagas BI, OJK dan semua pelaku di fintech, tetapi kita tidak sepakat dengan pinjolnya. Tetapi bagian dari penerapan teknologi fintech itu sudah begitu marak harusnya tetap terbuka peluang, sehingga financial inklusifitas itu terjadi. Itu akan membawa trigger di ekonomi digital," ucap Awaluddin.

Baca juga: Program Talenta Accelerator 2024 Dorong Tumbuhnya Talenta Digital di Beragam Sektor

Terakhir mengenai bagaimana upaya efisiensi dan produktivitas Artificial Intelegent (AI). Melalui Badan Nasional AI bisa mempercepat Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Dipercepat saja pembentukan Badan Nasional Artificial Intelligence, karena beberapa negara lain seperti Singapura sudah ada 2 - 3 tahun terakhir. Itu akan menjadi regulator body yang bisa membuat berbagai kebijakan dan mendorong berbagai implementasi sekaligus menjaga etiknya," ungkap Awaluddin.