Demi Makan Bergizi Gratis, Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Pertama Prabowo Bertambah
Program Makan Bergizi Gratis yang memakan anggaran sebesar Rp 71 triliun, yang mana hal ini akan ditangani oleh Badan Gizi Nasional.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto pada tahun 2025 diusulkan bertambah.
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025, anggaran K/L diusulkan bertambah sebesar Rp 117,87 triliun.
Kenaikan sebesar Rp 117,87 triliun ini membuat belanja K/L yang sebelumnya Rp 976,79 triliun, menjadi Rp 1.094,66 triliun.
"Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win Presiden terpilih, pemerintahan baru, adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Baca juga: Nasi Goreng Telur Ayam Jadi Menu Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kebayoran Baru Hari Ini
Quick win presiden terpilih yang dimaksud Sri Mulyani adalah beberapa program unggulan dari Prabowo.
Beberapa program quick win tersebut berada di bawah sejumlah naungan K/L.
Pertama, Makan Bergizi Gratis yang memakan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Ini akan ditangani oleh Badan Gizi Nasional.
Kedua, program yang di bawah Kementerian Kesehatan, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebesar Rp 3,2 triliun dan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah sebesar Rp 1,8 triliun.
Ketiga, program yang berada di bawah Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kemenag. Ada dua program, yaitu Renovasi Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun dan program Sekolah Unggulan Terintegrasi sebesar Rp 2 triliun.
Keempat, ada program di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, yaitu untuk Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa sebesar Rp 15 triliun.
Sejumlah program tersebut kurang lebih membutuhkan kenaikan anggaran belanja K/L sebesar Rp 117,87 triliun.