Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menjadi mini world bank di Indonesia, sejalan dengan perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bidang pembiayaan pembangunan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Reynaldi Hermansjah dalam acara Kegiatan Pendahuluan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024.

"Sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan, SMI diharapkan akan menjadi mini world banknya Indonesia," ucap dia.

Baca juga: PT SMI dan Tony Blair Institute Luncurkan Kerangka Kerja Transisi Energi yang Berkeadilan

"Sehingga SMI tidak hanya bertujuan untuk membiayakan pembiayaan, tetapi juga memiliki visi untuk menjadi institusi yang memberikan solusi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di daerah khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur," sambungnya.

Reynaldi menyampaikan, PT SMI yang merupakan SMV dari Kemenkeu bertugas menyediakan berbagai solusi yang inovatif dan fleksibel khususnya untuk pembiayaan infrastruktur.

Sebab menurutnya, infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur di sektor transportasi dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing antara satu negara maupun antara satu daerah.

"Sampai saat ini, ketersediaan dan kualitas infrastruktur memang masih sangat berbatas. Dengan demikian, berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, kebutuhan infrastruktur di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah sebesar Rp 6,445 miliar," tutur dia.

Meski begitu Reynaldi mengatakan, pembiayaan infrastruktur bukan hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja. Dia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan kreatif dalam memenuhi anggaran untuk infrastruktur di daerah.

"Kami percaya bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, pembiayaan infrastruktur itu harus dilakukan secara masif dan berencana. Oleh karena itu sekali lagi sangat diperlukan apa yang namanya yaitu pembiayaan kreatif dan inovatif," terangnya.