Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah kementerian dikabarkan akan bertambah di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu yang ramai dibicarakan adalah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian Perumahan Rakyat kabarnya akan kembali dijadikan kementerian sendiri.

Baca juga: Wamenkeu Thomas Sebut Program Makan Bergizi Gratis Sudah Berjalan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono pun mengatakan semua hal terkait dengan penambahan kementerian/lembaga (K/L) di Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dikoordinasikan.

Ia mengungkap koordinasi telah berjalan agar ketika nanti Prabowo memutuskan menambah K/L, anggarannya sudah siap.

Koordinasi dilakukan Kemenkeu di antaranya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Itu semua sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PANRB," kata Thomas ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

"Itu (koordinasi) sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," lanjutnya.

Thomas tak merinci lebih lanjut soal K/L baru yang akan ada di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih soal anggaran yang akan dialokasikan.

Hal itu karena Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 masih dibahas di DPR RI.

Oleh karena itu, Thomas meminta agar ditunggu saja diketoknya UU APBN 2025 oleh DPR.

"Ini hal-hal prosesnya sedang berlanjut. Kalau enggak salah minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja," ujar Thomas.

"Tetapi tentunya bahasan-bahasan itu (K/L baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran) ada dan sudah dikoordinasikan," pungkasnya.