Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebutkan kinerja perekonomian di Tanah Air mengalami catatan yang cukup baik dalam satu dekade ke belakang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hatarto mengungkapkan, meskipun kinerjanya sempat mengalami kontraksi pada periode pandemi Covid-19 pada rentang 2020-2022.

Tak hanya sampai di situ, angka kemiskinan juga disebut sukses ditangani, alias mengalami penurunan.

"Kalau pemerintah jelas, selama 10 tahun ini kan pertumbuhan ekonomi meningkat, pascacovid dunia yang tumbuhnya 2-3 persen, kita double dari pertumbuhan ekonomi dunia," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Baca juga: Jelang Purna Tugas, Wapres Yakin Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Capai 0 Persen

"Kita punya inflasi sudah jauh baik dari semua negara pada saat covid dan sekarang trade (perdagangan) positif," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut Airlangga, kemajuan kinerja perekonomian dan investasi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang terus meningkat, telah memberikan dampak kemajuan.

Sementara, terkait penanganan angka kemiskinan di era Pemerintahan Joko Widodo yang dinilai kurang baik, Airlangga turut memberikan tanggapannya.

Eks Ketua Umum Partai Golkar ini membeberkan, angka kemiskinan nasional tercatat menurun.

Bahkan, angka kemiskinan ekstrem telah mendekati angka 0 persen.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04 persen dan menurun di September 2022 menjadi 1,74 persen.

Kemudian pada Maret 2023 kembali menurun sebesar 1,12 persen. Kini, angka Kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0,83 persen.

"Kemiskinan itu turun, baik kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem itu mendekati nol," tegasnya.

Diketahui, angka kemiskinan di Indonesia menjadi sorotan.

Bright Institute menyebut bahwa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal menurunkan tingkat kemiskinan, yang sesuai target yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tercatat, pada periode pertama yakni 2015, target RPJMN sebesar 10 persen. Namun capaian angka kemiskinan masih berada pada angka 11,22 persen.

Lalu, target masih tak tercapai hingga akhir masa jabatan Jokowi periode pertama. Di mana target penurunan kemiskinan 7,5 persen, dan hanya terealisasi 9,41 persen.

Kemudian pada periode kedua, angka kemiskinan justru naik jadi 9,78 persen pada 2020 padahal target RPJMN turun 6,5 persen.

Adapun, target ini tidak tercapai hingga saat ini, di mana pada Maret 2024 menunjukan kemiskinan di Indonesia tercatat 9,03 persen.