TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat tentang kemiskinan.

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.

Ia mengungkap, selama ini anggaran senilai Rp 500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.

Baca juga: Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Sebagian Besar Habis untuk Rapat, DPR Akan Panggil Menpan-RB

Anggaran sebesar itu malah habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta penggunaan anggaran kemiskinan yang tidak tepat sasaran ini tidak terulang kembali.

"Pak MenPAN-RB sudah terbuka dan tentu soal anggaran kemiskinan ini harus menjadi perhatian semua pihak. PAN ingin anggaran kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Eddy di Jakarta, Senin (29/1/2023).  

Sebagai solusi, Eddy meminta agar kebijakan digitalisasi birokrasi untuk bisa dipercepat pelaksanaannya

"Era sudah berubah dan ada berbagai disrupsi yang terjadi. Waktunya Birokrasi juga ikut berbenah dengan inovasi dan digitalisasi. Dampaknya tentu akan positif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan, dengan digitalisasi birokrasi, anggaran rapat atau seminar-seminar bisa dipangkas sehingga benar-benar fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Anggaran Rp500 Triliun untuk Atasi Kemiskinan Habis Buat Rapat, Mensos Risma: Kami Sangat Efisien

"Di era disrupsi informasi ini anggaran rapat tentu bisa dipangkas mengingat tempat dan waktunya bisa lebih fleksibel dengan online menggunakan aplikasi yang ada,"

"Digitalisasi birokrasi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sistem pengawasan penggunaan anggaran kemiskinan agar benar-benar tepat sasaran. Apalagi ini jumlahnya sangat besar mencapai Rp 500 triliun," lanjutnya.

Eddy berharap track record MenPAN RB Abdullah Azwar Anas saat membenahi  Banyuwangi akan mampu membuat perubahan signifikan menuju Birokrasi yang Profesional.

"Apalagi salah satu arahan penting Presiden Jokowi terkait Birokrasi adalah lincah dan cepat. Tentu dengan momentum pembenahan anggaran kemiskinan Rp 500 triliun bisa terus diperluas untuk membenahi Birokrasi dengan digitalisasi," katanya.

Baca juga: Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah