Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kompak membantah pernyataan Bank Dunia terkait dengan harga beras di Indonesia yang disebut termahal di ASEAN.

Bank Dunia juga menyebut di saat harga beras di Indonesia menjadi yang termahal, petani di RI justru memiliki pendapatan yang rendah. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi terkait dua pernyataan tersebut.

"Coba dilihat harga beras FOB (Free on Board) itu berapa, kira-kira 530 sampai 600 dolar ditambah cost. Freight cost kira-kira 40-an dollar. Kalau membandingkan itu mestinya di konsumen, itu akan kelihatan," kata Jokowi di Gudang Bulog Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (27/9/2024).

Jokowi mengatakan, mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. 

Baca juga: Kepala Bapanas: Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 908 Ribu Ton

Ia melanjutkan, kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan.

"Dicek saja si lapangan, ditanya saja ke petani, harga gabah berapa. Dulu hanya Rp 4.200. Sekarang Rp 6.000. Itu gabah, bukan beras, dari situ saja kelihatan. NTP-nya coba dicek di lapangan," ujarnya.

NTP atau Nilai Tukar Petani diklaim telah tercapai dan terus naik dari tahun ke tahun.

Pada 2019, NTP tahunan berada di angka 100,90. Kemudian 2020, NTP tahunan menjadi 101,65. Tahun 2021 terus naik menjadi 104,64.

Selanjutnya tahun 2022 di 107,33 dan terakhir NTP secara tahunan di 2023 berada di 112,46. Selama kurun waktu 4 tahun, NTP telah meningkat hingga 11,45 persen.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, program bantuan pangan beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Itu karena Bulog ditugaskan melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal.

Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog disebut terus meningkat.