Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memaparkan, selama lima tahun pemerintahan Jokowi di periode 2019 sampai September 2024 nilai investasi yang masuk mencapai Rp 6.350 triliun. 

"Selama periode Kabinet Indonesia Maju (2019) sampai dengan Juni 2024, terdapat realisasi investasi sebesar Rp 5.931,3 triliun yang diperkirakan sampai dengan akhir September 2024 ini akan mencapai Rp 6.350 triliun," ujar Rosan di acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Rosan menjelaskan, rata-rata kenaikan nilai investasi per tahun mencapai 18 persen. Sedangkan, jika dibandingkan antara nilai investasi 2019 dengan 2024, nilai investasi mengalami peningkatan cukup signifikan.

"Peningkatan investasi sebesar 90,2 persen dibandingkan dengan lima tahun yang lalu," ujar Rosan.

Pencapaian realisasi investasi tersebut, menurut Rosan, menunjukkan kebijakan pemerintah direspon positif. Sehingga berdasarkan sebaran investasi, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa.

Dari sisi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata per tahun 1.437.695.

"Karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus menerus," tutur Rosan.

Baca juga: Diresmikan Presiden, Kawasan Industri Terintegrasi KITB Siap Jaring Investasi Asing

Perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan, sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024 terdapat 10.382.846 Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Yang kita keluarkan melalui sistem online single submission. Ini juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan.

Baca juga: Setuju Garap Bisnis SpaceX, Vietnam Dapat Suntikan Investasi 1,5 Miliar Dolar AS Dari Elon Musk

Untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko yang lebih tinggi memakan waktu karena memerlukan verifikasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta pemenuhan persyaratan yang masih memakan waktu yang cukup lama.

"Kita perlu, menurut kami meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi dan peningkatan layanan dan percepatan perizinan sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah," ucap Rosan.