Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkap dibutuhkannya layanan angkutan umum yang lebih banyak lagi di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar (3T). 

Menurut Djoko, keterbatasan layanan angkutan umum di daerah 3T menyulitkan distribusi logistik kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Di daerah-daerah, pulau-pulau kecil daerah 3T ini, perlu sekali diperbanyak layanan angkutan umumnya," kata Djoko dalam diskusi daring diskusi bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Sektor Transportasi Umum dan Perhubungan Pemerintahan Jokowi, dikutip Kamis (3/10/2024).

Ia menyebut banyak kawasan transmigran di Indonesia, sekitar 150 lokasi, tidak memiliki angkutan umum. Akibatnya, logistik mereka tidak dapat menjangkau perkotaan.

Hal ini pun dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang akan datang untuk dibenahi.

Jika daerah-daerah terpencil dibiarkan tidak memiliki layanan angkutan umum, Djoko menyebut akan berdampak pada tingkat inflasi.

Lebih lanjut, ketiadaan angkutan umum di suatu daerah juga dapat meningkatkan angka putus sekolah dan pernikahan usia dini.

"Angkutan perdesaan di Jawa Tengah itu sudah hilang dan itu pengaruhnya angka putus sekolah itu tinggi. Ini hasil kajian dari dinas perempuan dan anak angka," ujar Djoko. 

"Ditambah berikutnya angka perkawinan usia anaknya juga meningkat. Jadi, pengaruhnya cukup besar pada angkutan umum ini kalau tidak segera dipenuhi lima tahun ke depan," sambungnya. 

Lalu, layanan angkutan umum yang harus dipenuhi juga disebut jangan hanya darat, tetapi juga perairan. 

Djoko mengungkapkan, di banyak pulau kecil Indonesia, anak-anak sekolah menggunakan kapal yang memiliki risiko keselamatan yang tinggi.

"Kami sering ke daerah melihat itu miris juga, bahkan beberapa pelabuhan juga tidak ada yang melakukan pengecekan. Nah ini kalau pada kondisi tertentu cukup mengkhawatirkan dari sisi keselamatan," ucap Djoko. 

Baca juga: Kemenhub Dorong Pemda Lebih Aktif Usulkan Wilayah yang Perlu Dilayani Angkutan Perintis