Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkap dibutuhkannya layanan angkutan umum yang lebih banyak lagi di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar (3T). 

Menurut Djoko, keterbatasan layanan angkutan umum di daerah 3T menyulitkan distribusi logistik kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Di daerah-daerah, pulau-pulau kecil daerah 3T ini, perlu sekali diperbanyak layanan angkutan umumnya," kata Djoko dalam diskusi daring diskusi bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Sektor Transportasi Umum dan Perhubungan Pemerintahan Jokowi, dikutip Kamis (3/10/2024).

Ia menyebut banyak kawasan transmigran di Indonesia, sekitar 150 lokasi, tidak memiliki angkutan umum. Akibatnya, logistik mereka tidak dapat menjangkau perkotaan.

Hal ini pun dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang akan datang untuk dibenahi.

Jika daerah-daerah terpencil dibiarkan tidak memiliki layanan angkutan umum, Djoko menyebut akan berdampak pada tingkat inflasi.

Lebih lanjut, ketiadaan angkutan umum di suatu daerah juga dapat meningkatkan angka putus sekolah dan pernikahan usia dini.

"Angkutan perdesaan di Jawa Tengah itu sudah hilang dan itu pengaruhnya angka putus sekolah itu tinggi. Ini hasil kajian dari dinas perempuan dan anak angka," ujar Djoko. 

"Ditambah berikutnya angka perkawinan usia anaknya juga meningkat. Jadi, pengaruhnya cukup besar pada angkutan umum ini kalau tidak segera dipenuhi lima tahun ke depan," sambungnya. 

Lalu, layanan angkutan umum yang harus dipenuhi juga disebut jangan hanya darat, tetapi juga perairan. 

Djoko mengungkapkan, di banyak pulau kecil Indonesia, anak-anak sekolah menggunakan kapal yang memiliki risiko keselamatan yang tinggi.

"Kami sering ke daerah melihat itu miris juga, bahkan beberapa pelabuhan juga tidak ada yang melakukan pengecekan. Nah ini kalau pada kondisi tertentu cukup mengkhawatirkan dari sisi keselamatan," ucap Djoko. 

Baca juga: Kemenhub Dorong Pemda Lebih Aktif Usulkan Wilayah yang Perlu Dilayani Angkutan Perintis

Djoko menekankan perlunya regulasi untuk menumbuhkan angkutan umum di daerah. Dia mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal daerah rendah, berbeda dengan Jakarta.

"Jadi perlu juga pemerintah itu membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum bila ingin meningkatkan angkutan umum di daerah," ujar Djoko.

Pada diskusi ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati turut hadir dan menanggapi usulan Djoko. Adita setuju jika ada DAK untuk transportasi umum di daerah. Pihaknya akan sangat mendukung hal ini.

Ia menyebut saat ini daerah belum menjadikan transportasi umum sebagai hal yang prioritas dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. 

Baca juga: Pemerintah Perlu Punya Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum di Daerah

"Jadi memang terkadang tidak menjadi prioritas gitu, sehingga alokasinya sangat sedikit," kata Adita.

Hal itu terlihat dari berbagai program pemerintah pusat yang memerlukan dukungan daerah, namun sering kali tidak bisa berjalan lama karena keterbatasan anggaran.

"Karena keterbatasan anggaran, program-program yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat tidak bisa terus berjalan," ujar Adita.

Namun demikian, ia menekankan bahwa masalah ini tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Kemenhub.

Pembahasan soal alokasi anggaran perlu melibatkan lintas sektoral, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Kemenhub Sebut Kenaikan Harga BBM Berdampak Terhadap Biaya Operasional Angkutan Perintis 

"Kementerian Dalam Negeri yang kami ketahui juga sudah mengupayakan ada beberapa ketentuan terkait berapa persen yang harus dialokasikan," ucap Adita.

Ia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya anggaran.

"Jadi pada prinsipnya sih kami sangat setuju, apalagi ini dalam rangka bagaimana transportasi betul-betul bisa sampai ke ujung, dalam arti di hilir ini betul-betul nanti bisa dinikmati masyarakat dan yang penting langgeng, berkelanjutan," tutur Adita.

"Jadi tidak sekali diluncurkan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian karena tidak ada alokasi anggaran, itu tidak bisa berjalan lagi," pungkasnya.