Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sampai saat ini masih terus berlarut-larut. Pemerintah bersikap maju-mundur tanpa ada kejelasan kapan akan direalisasikan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mendesak agar wacana pembatasan BBM bersubsidi ini dibatalkan saja demi kemaslahatan masyarakat.

Dia beralasan, pembatasan BBM bersubsidi justru akan memperburuk daya beli masyarakat.

"Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto, Jumat (4/10/2024).

"Kalau masyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata dia.

Saat ini masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

"Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," ujarnya.

Menurutnya jika pembatasan subsidi BBM tetap akan dilaksanakan, dia meminta agar rencana tersebut ditunda sampai nantinya ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut kalau kebijakan tersebut lebih tepat dilaksanakan awal tahun 2025. 

"Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," kata Mulyanto.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Dia mendukung jika pemerintah menunda pembatasan BBM bersubsidi agar tidak terus menuai polemik di masyarakat. 

"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, yang belum memberlakukan pembatasan BBM subsidi,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Baca juga: Pembatasan BBM Subsidi Jadi Oktober 2024? Ini Bocoran Terbaru dari Kementerian ESDM

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pembatasan BBM nantinya justru akan membuat masyarakat semakin terbebani.

“Yang perlu dilakukan saat ini, adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat kuat. Sehingga dengan adanya pembatasan BBM, akan memberatkan masyarakat dan akan menurunkan daya belinya. Apalagi nanti kita antisipasi di bulan Januari 2025 akan diberlakukan PPN 12 persen,” ujarnya.

“Kami usul agar kebijakan itu dikomunikasikan secara jelas jernih dan memberikan waktu sosialisasi sebelum pemberlakuan itu betul-betul efektif,” tutupnya.

Baca juga: Tak Cukup Hanya Batasi, Pengamat: Pemerintah Juga Harus Evaluasi dan Awasi Pembelian BBM Subsidi

Untuk membatasi pembelian BBM subsidi, pemerintah perlu menunggu Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 selesai. 

Hal itu dilakukan agar pembatasan BBM subsidi yang dilakukan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," kata Menteri BUMN Erick Thohir di acara peluncuran TikTok Pos Aja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024) lalu.

Erick menyebut, revisi Perpres 191 diharapkan tidak hanya mengatur BBM subsidi saja, tetapi untuk energi lainnya yang masih subsidi pemerintah.

"BUMN itu korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, bukan hanya buat BBM, tetapi kita harap juga buat gas karena LPG sekarang impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," kata Erick Thohir.