Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan adanya modus yang dilakukan sejumlah oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi daerahnya agar menjadi bagus. 

Temuan tersebut sebelumnya diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Sri Mulyani menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Tito mengenai hal ini. 

Baca juga: Jelang Pengumuman Data Inflasi AS, IHSG Ditutup Menghijau, Rupiah Melemah

Menurut informasi yang ia peroleh dari Tito, jumlah kepala daerah yang terlibat dalam manipulasi data inflasi ini sedikit. 

"Itu saya sudah cek sama Pak Tito. Beliau menyampaikan ada beberapa, tetapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. 

Saat ini, pemerintah pusat memang memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. 

Melalui Kementerian Keuangan, daerah yang sukses menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok, dapat menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 6-10 miliar. 

Sri Mulyani mengingatkan agar insentif ini tidak mendorong perilaku manipulatif.

"Dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu tingkah, sikap, atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," ujar Sri Mulyani. 

Ia menegaskan pihaknya bersama Tito serta Badan Pusat Statistik akan terus menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. 

Baca juga: Jelang Pengumuman Data Inflasi AS, IHSG Ditutup Menghijau, Rupiah Melemah

"Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," pungkasnya. 

Sebelumnya, Tito menjelaskan bahwa salah satu cara oknum kepala daerah mengakali data inflasi adalah dengan mendatangi kantor BPS setempat untuk meminta agar data inflasi dibuat jadi lebih baik. 

Modus lainnya adalah dengan mengondisikan pasar yang menjadi sampel survei BPS dengan mengadakan operasi pasar murah untuk menurunkan harga bahan pokok.

Respons BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, BPS memiliki metode berstandar internasional untuk menjaga independensi data dan pengumpulan data.

Artinya, dalam memperoleh data BPS tidak memiliki intervensi dari pihak manapun. 

"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik. Ini angka yang kami hasilkan tentunya dapat dipertanggung jawabkan independensinya," kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (1/10/2024).

Amalia menyebut bahwa BPS memiliki penjaminan kualitas dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei hingga pengolahan data.

"Kami punya metode dan target responden survei harga konsumen. Pemilihan waktu tempat lokasi pasar mengacu pedoman standar internasional dan tahapan ini kami selalu lakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian sempat menyebut bahwa modus yang berjalan oleh sejumlah oknum kepala daerah ini yakni dengan langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten/kota untuk memanipulasi angka inflasi. 

Kemudian, kepala daerah sengaja menggelar pasar murah di lokasi yang menjadi survei BPS. 

"Jadi oleh sebab itu kalau ada pertanyaan pasar murah tentunya pasar murah itu kan sebagai langkah konkrit pemerintah mengendalikan inflasi di daerah," ujar Amalia.

"Pembentukan harga di tempat kita survei dipengaruhi mekanisme pasar, ada bagai data beberapa Lembaga jika data BPS sama-sama berkualitas bisa dibandingkan satu sama lain yang disediakan lembaga lain dan pemda," imbuhnya menegaskan.

Terakhir, Amalia menegaskan bahwa BPS menjaga independensi survei yang dilakukan dengan melakukan standar dari Internasional.

"Yang jelas kami sampai saat ini bisa menjaga independensi kami," tuturnya.