TRIBUNNEWS.COM - Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rendah sulfur akan segera diluncurkan secara bertahap di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi mengatakan, BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi.

Sehingga dengan menggunakan BBM yang rendah sulfur merupakan upaya untuk menekan emisi agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus, dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," ujar Agus dalam keterangan pers di laman ESDM, Senin (7/10/2024).

Diketahui, saat ini pemerintah telah membuat peta jalan (road map) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur tersebut dan tentunya akan menjadi rujukan dalam pelaksanaanya.

"Road map pemanfataan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanannya akan mengikuti road map tersebut," ujar Agus.

Berdasarkan peta jalan yang ada, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar bersulfur rendah pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan.

Kemudian, dilanjutkan pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan dan dilanjutkan kemudian ke Sulawesi, Papua dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai didistribusikan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut), dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian.

Setelah itu, berlanjut ke Banten dan Jawa Tengah bagian utara dan dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menambahkan, penggunaan BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang menjadi pemicu naiknya suhu pemanasan global.

Baca juga: Batalkan Saja, Wacana Pembatasan BBM Subsidi Akan Perburuk Daya Beli Masyarakat

Indonesia berkomitmen mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32 persen (912 juta ton CO2) pada tahun 2030 dari sebelumnya 29 persen atau setara 835 juta ton CO2.

Langkah ini sekaligus merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang.

"Sektor transportasi memegang kunci penting dalam upaya penurunan emisi. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah agar dampak buruk perubahan iklim tidak terus terjadi dan bertambah parah," papar Agus.

(Tribunnews.com/Latifah)