TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai merupakan salah satu proyek terbesar dan paling ambisius yang pernah dicanangkan dalam sejarah Indonesia modern. 

Namun, sejak pertama kali digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini telah menuai banyak kritik dan skeptisisme, baik dari kalangan masyarakat, pengamat, maupun politisi. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, masalah utama yang dipertanyakan banyak pihak adalah apakah IKN bisa benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta? dan seberapa siap infrastruktur serta ekosistem pendukungnya di Kalimaantan?

"Mengingat skala dan kompleksitas proyek ini, risiko kegagalan pun sangat besar," ujar Achmad kepada Tribun, Selasa (8/10/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Keppres Pemindahan IKN Bakal Diteken di Era Prabowo, Pakar Anggap Tak Masalah

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sangat tinggi, sementara kondisi ekonomi global tengah bergejolak, yang mengakibatkan potensi pembiayaan menjadi lebih sulit. 

Di sisi lain, proyek ini membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar selesai dan membawa dampak nyata. 

"Situasi ini menjadikan IKN sebagai "bola panas" dalam peta politik nasional, dengan segala pootensi risikonya yang dapat mencoreng siapa pun yang bertanggung jawab atas proyek tersebut," paparnya.

Strategi Pengalihan Tanggung Jawab ke Prabowo

Dalam situasi seperti ini, Achmad melihat, tindakan Presiden Jokowi telah menyerahkan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres terkait IKN kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, merupakan langkah politik yang sangat cerdik. 

Dengan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, kata Achmad, Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut. 

"Jika proyek IKN nantinya gagal atau menemui hambatan besar, Jokowi akan memiliki ruang untuk mengatakan bahwa keberlanjutannya ada di tangan pemerintahan baru. Hal ini juga memberi Prabowo beban politik yang tidak kecil," ucapnya. 

Ia menyampaikan, sebagai presiden baru yang diharapkan melanjutkan pembangunan IKN, Prabowo akan langsung berhadapan dengan tantangan-tantangan besar terkait pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga memastikan ekosistem yang memadai di wilayah ibu kota baru. 

"Dengan langkah ini, Jokowi secara tidak langsung "melempar bola panas" ke Prabowo, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan," ujarnya.

Jika proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, Achmad menyebut, kritik publik, pengamat, hingga media internasional kemungkinan besar akan tertuju pada Prabowo, bukan Jokowi.