Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana pembentukan family office di Indonesia terhambat akibat masalah di salah satu kementerian.

Luhut menjelaskan bahwa usul untuk mendirikan family office telah disampaikan kepada Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto dan disetujui.

Namun, rencana ini terhenti di satu kementerian yang Luhut sendiri juga bingung mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Akibatnya, Indonesia ketinggalan dari Malaysia yang sudah lebih dulu mengumumkan langkah serupa.

Baca juga: Malaysia Menyalip di Tikungan, Kenakan Tarif Pajak Nol Persen untuk Family Office di Forest City

"Saya mengusulkan membuat family office. Saya lapor pada presiden terpilih, beliau setuju, kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian enggak mengerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan. Kita kehilangan momentum," kata Luhut dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum, dikutip dari Youtube Harian Kompas pada Sabtu (12/10/2024).

Padahal, Luhut mencatat bahwa terdapat sekitar 28 ribu individu kaya di dunia yang siap berinvestasi, dan ia telah bertemu dengan beberapa dari mereka di Bali.

Mereka disebut sangat berharap kehadiran family office di Indonesia.

"Ada 28 ribu orang yang punya uang, saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali, di mana orang kaya-kaya dunia itu bilang, 'Kita senang sekali di sini. Kalian bikinlah ini (family office),'," ujar Luhut.

Luhut pun menyebut pihaknya sudah studi ke Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi untuk family office ini, tetapi akhirnya malah mandek.

Ia pun mengaitkan situasi ini dengan potensi Indonesia terjebak dalam middle income trap.

"Ingat, jangan lupa bonus demografi kita hanya sampai 2035. Kalau kita lewat itu, kita tidak bisa (naik ke) high income country, kita akan (terjebak) dalam middle income trap," ucap Luhut.

"Are we going to do that? Tergantung kita semua. Apa kita mau bangsa seperti itu? Sekarang kita 5.800 dolar AS (pendapatan per kapita). Kita mau nanti 2045 mungkin 23.000 sampai 30.000 dolar AS income per capita. Kita mau GDP kita di situ pada waktu itu mungkin 3-4 triliun, 5 triliun dolar AS," lanjutnya.

Untuk mengatasi kendala pembentukan family office, Luhut merekomendasikan audit di kementerian yang menghambat proses tersebut.