Proyek Infrastruktur Diperkirakan Kurang Mendapat Fokus

Walaupun Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan program-program Jokowi namun para analis yang diwawancarai CNA mengatakan bahwa presiden terpilih tersebut mungkin memiliki fokus yang berbeda dalam hal proyek infrastruktur besar dibandingkan dengan pendahulunya. 

Media Singapura Channelnewsasia.com/CNA, menulis Jokowi telah mengembangkan 521 proyek infrastruktur dalam 10 tahun terakhir, menurut Kementerian Perhubungan.

Itulah sebabnya banyak yang melihat Jokowi sebagai orang infrastruktur. 

Dan sejak ia menjabat pada tahun 2014, sekitar 27 bandara baru telah dibangun, dan 55 jalur kereta api telah dibangun.  

Pada akhir masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada bulan Agustus 2019, Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta  ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. 

Namun pemerintah harus menghentikan sementara proyek ibu kota baru tersebut ketika Indonesia, seperti halnya negara lain di dunia, dilanda pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru dimulai pada paruh kedua tahun 2022, saat pandemi mulai mereda.

Sementara itu, Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia karena Nusantara belum siap. 

Jadi, apa yang akan terjadi dengan ibu kota baru IKN setelah jenderal bintang empat Prabowo berkuasa?

Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meyakini Prabowo tidak akan terlalu fokus pada pengembangannya dibandingkan Jokowi.

"Barangkali Pak Prabowo tidak mau APBN terbebani oleh IKN. Kita tahu dari APBN 2025 hanya dialokasikan Rp15 triliun untuk itu (tahun depan)," kata Pak Andry seraya mencontohkan penurunan tajam dari APBN tahun ini, dimana pemerintah mengalokasikan Rp44 triliun untuk pembangunan ibu kota baru.  

“Dan ini tandanya Pak Prabowo tidak fokus ke situ (Nusantara).”

Secara terpisah, Jokowi pada tahun 2023 meluncurkan Whoosh, kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung.

Jalur kereta yang sudah beroperasi ini merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok di Indonesia untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan darat dan laut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.