Luhut Dapat Jabatan Lagi dari Prabowo, Jadi Penasihat Khusus Presiden
Pelantikan Luhut hari ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan Kepala Badan, staf khusus presiden, dan utusan presiden bidang lain
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan jabatan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kemarin, Luhut dilantik Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan hari ini, Selasa (22/10/2024) akan dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalitasi dan Teknologi Pemerintahan.
Pelantikan Luhut hari ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan Kepala Badan, staf khusus presiden, dan utusan presiden bidang lainnya.
Terlihat, Luhut mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan dasinya biru langit, seperti lainnya.
Profil dan Biodata
Luhut pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Luhut lahir di Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 28 September 1947.
Baca juga: Momen Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Dikunjungi Menko Airlangga Hartarto Usai Pelantikan
Dikutip dari perpusnas.go.id, Luhut merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.
Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak, yaitu: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.
Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia pada juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maaruf amin priode 2019-2024.
Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.
Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
Pada 15 Agustus 2016, Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.