Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Luhut Dapat Jabatan Lagi dari Prabowo, Jadi Penasihat Khusus Presiden

Pelantikan Luhut hari ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan Kepala Badan, staf khusus presiden, dan utusan presiden bidang lain

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Luhut Dapat Jabatan Lagi dari Prabowo, Jadi Penasihat Khusus Presiden
Tangkapan layar
Luhut Binsar Pandjaitan akan dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi oleh Presiden Prabowo, Selasa (22/10/2024). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan jabatan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kemarin, Luhut dilantik Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan hari ini, Selasa (22/10/2024) akan dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalitasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pelantikan Luhut hari ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan Kepala Badan, staf khusus presiden, dan utusan presiden bidang lainnya.

Terlihat, Luhut mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan dasinya biru langit, seperti lainnya.

Profil dan Biodata

Luhut pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut lahir di Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 28 September 1947.

Baca juga: Momen Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Dikunjungi Menko Airlangga Hartarto Usai Pelantikan

Berita Rekomendasi

Dikutip dari perpusnas.go.id, Luhut merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak, yaitu: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia pada juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maaruf amin priode 2019-2024.

Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas