TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dari The Prakarsa, AH Maftuchan menyoroti Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto yang ditandai dengan banyak munculnya kementerian koordinator baru di bidang ekonomi.

Hal itu disampaikan Maftuchan saat wawancara via Zoom dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domu D Ambarita, Selasa (22/10/2024).

Maftuchan mengungkapkan, pada dasarnya tugas kementerian koordinator atau Kemenko adalah untuk mengkoordinasi kerja kementerian dan lembaga yang berada di bawahnya.

Namun, apabila jumlah kemenko terlalu banyak, hal ini tentunya malah justru menjadi bumerang. Yakni akan membuat Prabowo-Gibran Rakabuming Raka  memerlukan upaya lebih dalam melakukan sinkronisasi. 

"Kalau kementerian koordinator terlalu banyak irisannya antara kementerian koordinator, maka saya khawatir nanti antar mereka perlu ada yang mengkoordinasi," ucap Maftuchan.

"Ini akan membawa beban kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di dalam proses sinkronisasi antar Kementerian dan lembaga," jelas Direktur Eksekutif The Prakarsa ini.

Hal ini semakin rumit, setelah Presiden Prabowo Subianto juga secara tiba-tiba membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua DEN.

Dengan beragamnya kementerian koordinator dan lembaga, ikut memunculkan bos baru di dalam kabinet.

Dengan kata lain, memerlukan waktu lebih atau menggelar rapat tambahan untuk mengambil kebijakan, yang tentunya dalam rapat tersebut harus dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Karena beliau berdua harus mengkoordinir untuk supervisi Kementerian Koordinator. Sementara Kementerian Koordinator harusnya tidak perlu dikoordinasikan, tidak perlu di supervisi. Harusnya kan direct langsung ke Presiden," jelasnya.

Ketua DEN Luhut Panjaitan

Sebagaimana diketahui Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Maftuchan mencoba menjelaskan alasan-alasan Presiden Prabowo, kembali memasukkan Luhut dalam Kabinetnya.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dikepalai oleh LBP itu sebenarnya sinyal kuat bahwa Pak Airlangga (Airlangga Hartarto) sebagai Menko Ekonomi dipandang oleh Pak Presiden Prabowo tidak memiliki posisi yang kuat untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi kementerian, lembaga di bidang perekonomian," ujar Maftuchan.