Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berupaya menurunkan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Erick mengungkapkan, rata-rata biaya logistik di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan negara-negara lain.

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara- negara lain," ungkap Erick Thohir dalam pernyataannya, Selasa (29/10/2024).

"Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," sambungnya.

Erick juga menambahkan, dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti InJourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," papar Erick.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

Baca juga: Pengusaha Keluhkan Biaya Logistik RI Termahal di ASEAN, Bos Pelindo Buka Suara

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi," jelas Erick.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Targetkan Biaya Logistik Nasional Hanya 8 Persen dari PDB pada 2045

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," pungkasnya.