TRIBUNNEWS.COM -– Kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan dua helatan internasional secara bersamaan, High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2, telah menghasilkan berbagai kesepakatan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan (Dit Polhukam) menggelar Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (FIRTUAL) dengan tema “Menguatkan Solidaritas Global: HLF MSP dan IAF ke-2 dan Peran Indonesia di Kancah Internasional”.

Forum edukasi ini bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.

Baca juga: Seminar Indonesia-Jepang Exchange Knowledge, Digitalisasi Penting dalam Bangun Kualitas SDM Unggul

Latar belakang forum FIRTUAL kali ini ialah helatan HLF MSP dan IAF ke-2 yang secara kolaboratif berlangsung pada tanggal 1-3 September 2024 di Nusa Dua, Bali.

Helatan tersebut menghasilkan 32 kesepakatan bisnis dan kerja sama dengan total nilai mencapai US$3,5 miliar. Tak kalah penting dari kesepakatan itu ialah upaya mengawal implementasi efektif guna semakin berdampak bagi masyarakat Indonesia. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi dan edukasi terkait perkembangan hasil HLF MSP 2024 dan IAF ke-2.

“Kegiatan ini diharapkan akan menghidupkan kembali semangat persaudaraan dan solidaritas antar negara Asia dan Afrika, serta mendorong upaya kolektif dalam mengadopsi solusi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Kementerian Komdigi, Astrid Ramadiah Wijaya, di Auditorium Nuswantara, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (5/11/2024).

Astrid menjelaskan bahwa HLF MSP dan IAF ke-2, menjadi wadah penting dalam memperkuat kemitraan lintas sektor yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Indonesia juga menegaskan peran kekuatan Global Selatan sebagai penggerak perubahan, berlandaskan Bandung Spirit dalam forum tersebut. Bandung Spirit, yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, masih menjadi pedoman bagi kerja sama antar negara-negara di selatan.

“Bandung Spirit terus menjadi landasan kuat dalam membangun solidaritas dan kolaborasi di antara negara-negara berkembang di berbagai sektor, seperti ekonomi, pembangunan, dan sosial.  Sebagai tuan rumah, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang aktif dalam mendorong kolaborasi internasional dan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara negara-negara peserta,” tambah Astrid.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Pantri Muthriana Erza Killian, mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah HLF MSP dan IAF ke-2, memegang peranan penting sebagai bridge-builder yang berupaya mengoneksikan berbagai pihak dan kepentingan dalam relasi global.

Meski begitu, Pantri mengungkapkan bahwa secara global peran Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai bridge builder tetapi juga semakin menguat baik secara diplomatik, politik, keamanan, maupun ekonomi.

“Semakin besarnya peran Indonesia, biasanya diikuti dengan ambisi yang semakin besar. Indonesia saya identifikasi minimal memiliki tiga kepentingan dan peran. Pertama, yang berkaitan dengan kebutuhan domestiknya untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk tetap menyediakan perekonomian yang baik. Kedua, kondisi politik dan keamanan yang stabil, dan yang ketiga dari kacamatanya pemerintah adalah menjamin bahwa kontinuitas pemerintahan itu bisa tetap berjalan,” papar Pantri.

Selain itu, untuk mewujudkan solidaritas global Pantri mengungkapkan Indonesia perlu meninjau tidak hanya dari kepentingan ekonomi.

“Solidaritas global perlu didasarkan pada nilai (values) yang mencerminkan moralitas sebagai negara-bangsa. Kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pandangan dan perilakunya terkait negara berkembang ataupun kawasan Afrika, perlu didasarkan pada nilai yang lebih jelas dan bukan hanya berdasarkan manfaat ekonomi ataupun kepentingan lainnya,” papar Pantri.