Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar petani tidak segan menyampaikan aduan jika dihalangi ketika ingin menebus pupuk subisidi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat ini petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi cukup membawa KTP ke kios resmi untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dari Pemerintah.

"Kartu tani tidak berlaku lag. Kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini (Kementan). KTP cukup (untuk) ambil pupuk," kata Amran dalam acara "Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan" di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia pun menjelaskan mengapa menebus pupuk subisidi cukup menggunakan KTP. Menurut dia, jika masih menggunakan Kartu Tani, petani akan kesulitan jika lupa kode PIN mereka.

Lalu, petani yang berada di daerah dengan keterbatasan sinyal juga akan kesulitan dalam menebus pupuk subisdi.

"Saudara kita yang ada di Papua tidak bisa ambil pupuk kalau tidak ada sinyal, terus saudara kita yang meninggal tidak bisa lagi ambil, sehingga KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden,” ujar Amran.

Di acara ini, Amran juga menerima beberapa keluhan dari para kepala desa yang hadir soal cara mendapatkan pupuk subsidi.

Sejumlah kepala desa yang menyampaikan keluhan secara langsung antara lain dari Cilacap yang mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten yang mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Baca juga: Masih Ada 53 Persen Petani Belum Tebus Pupuk Subsidi, Apa Penyebabnya?

Selanjutnya kepala desa Sukarena, Sumatera Selatan yang mengaku belum menerima informasi penambahan alokasi subsidi di wilayahnya.

Amran pun menjelaskan bahwa Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton.

Dia meminta kepada para kepala desa untuk mengecek langsung kepada kepala daerahnya masing-masing.

”Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan) lapor, kita buka-bukaan makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya 7 (kementerian/lembaga)," ucap Amran.

Baca juga: Kementan Ingatkan Petani Tebus Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

"Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11 tapi ini tidak sampai," lanjutnya.

"Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” tutur Amran.

Dalam kesempatan sama ini, Amran langsung meminta Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan kepala desa.

Dari hasil diskusi mereka, Amran memastikan ketersediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan lancar.

”Jadi kami cek langsung, ini datang Direktur Pemasaran, ini ada langsung, ini ngos-ngosan datang ‘Pak kami cek-cek lancar’,” pungkas Amran.

Di tempat sama, Rahmad Pribadi mengaku siap menindaklanjuti keluhan para kepala desa guna mendapatkan penyebab terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia memastikan akan meneteliti lagi masukan-masukan dari kepala desa mengenai apa yang terjadi.

"Saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi, tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah. Nanti akan kita evaluasi dan akan kita sepakati,” kata Rahmad.

Kebijakan Pupuk Subsidi

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.

Selain itu, petani yang berusaha di subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao dan kopi.

Baca juga: Pupuk Subsidi Tetap Disalurkan Meski Kontrak Pertama Rp 26,7 Triliun Habis Pada Juli 2024

Dari jenis-jenis usaha tani tersebut, ditetapkan bahwa kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aturan baru ini, penginputan data petani pada RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan.

Dengan kata lain, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan. 

Caption
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai acara "Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan" di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Dok: Endrapta Pramudhiaz