Anggota DPR: BI Checking Jadi Ganjalan Masyarakat Bawah Beli Rumah Subsidi
Pemerintah disarankan mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pinjaman online bagi masyarakat bawah.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti BI Cheking yang kerap menjadi ganjalan bagi masyarakat ekonomi bawah dalam pengajuan KPR rumah murah (bersubsidi).
Menurut Yanuar, hal tersebut bisa jadi penghambat program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, perlu dicermati oleh pemerintah, soal beberapa hal yang menjadi penghambat masyarakat ekonomi bawah membeli rumah subsidi.
"Harus dicermati betul kendala dan tantangan pencapaiannya terutama dari sisi akses masyarakat bawah untuk mendapatkannya," ujar Yanuar di DPR, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Yanuar menyoroti syarat BI Checking yang kerap membuyarkan harapan masyarakat untuk mengakses KPR. Masyarakat terkena BI checking yang sebenarnya untuk pinjaman-pinjaman ringan melalui aplikasi pinjol legal yang terdaftar di lembaga keuangan.
"Misal, masyarakat menggunakan aplikasi pay later untuk pembayaran sebut saja 50 ribu rupiah, lalu telat bayar sehingga nunggak atau gagal bayar hingga akhirnya jadi catatan BI checking. Ketika mereka mengajukan kredit perumahan ini jadi tidak memenuhi syarat," tutur Yanuar.
Baca juga: PUPR: Rumah Subsidi untuk MBR Bakal Tersedia di IKN
Dia mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pinjaman online bagi masyarakat bawah.
Kalau pemerintah bisa menghapus hutang UMKM petani dan nelayan untuk meringankan beban rakyat kecil, saya berharap Pemerintah juga menghapus hutang pinjol masyarakat untuk dapat mengakses kredit perumahan rakyat.
"Untuk mensukseskan program 3 juta rumah, saya berharap Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pinjol masyarakat bawah agar akses masyarakat terhadap kredit perumahan tidak terganjal BI checking," tutur Yanuar.
Baca juga: Rumah Subsidi Banyak Tak Berpenghuni, Kementerian PUPR: Pemilik Belum Pindah
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto mematok target membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah yang dibangun.
