Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu, untuk menggali potensi penerimaan pajak dari aktivitas ilegal ataupun ekonomi bawah tanah (underground economy).

Menurut Sri Mulyani, arahan itu sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang dinilai masih belum tertangkap dengan baik.

Baca juga: Kapolri Ungkap Judi Online Bikin Candu Masyarakat: Modal Rp10 Ribu Bisa Ikut Main Judol

"Ini yang sedang saya minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta waktu itu. minta ini sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa dikolek atau capture baik," kata Sri Mulyani dalam Rapat Bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

"Karena nature nya adalah ilegal, informal, underground, shadow. Apapun namanya, kira-kira yang enggak hitam atau putih, yan gray tadi," imbuhnya menegaskan.

Bendahara negara menyatakan, Kemenkeu tengah merumuskan sektor-sektor apa saja yang dapat digali potensinya untuk penerimaan negara. Disamping itu, Sri Mulyani bilang bahwa Kemenkeu juga lagi menyiapkan roadmap terkait hal tersebut.

"Kami sedang menyusun karena ini bagian yang terus terang bapak ibu sekalian bertanya cukup banyak dan sudah berkali-kali panjang. Lihat sendiri enggak ada yang ditutupi, masuk sampai ke jeroannya Dirjen Pajak dan Cukai dan PNBP, kita semua sudah tahu," jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, roadmap mengenai pengenaan pajak bagi aktivitas ilegal itu tengah digodok. Dia bilang, ketentuan itu juga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global serta geopolitik yang masih terjadi dewasa ini.

Baca juga: RI Darurat Judol: 100 Orang Dirawat di RSCM, Pejabat Komdigi Ditangkap, 97 Ribu TNI-Polri Ikut Main

"Sekarang terjadi perubahan geopolitik, perubahan outlook global, menteri-menteri baru punya kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Dan Bapak Ibu sekalian bersimpati supaya kita semakin aktif menggali dalam penerimaan negara dari pajak maupun PNBP," ungkapnya.

Di satu sisi, Anggito menegaskan bahwa pihaknya juga berperan aktif untuk menggali potensi penerimaan negara melalui sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, di bawah tanah maupun bayang-bayang. 

"Jadi kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada sebelumnya. Sekaligus untuk memberikan komitmen bahwa kita akan aktif dalam kebijakan PNBP," jelas Anggito.