"Tapi kita mengantisipasi lahirnya orang miskin baru karena belum adanya akses yang memungkinkan warga negara Indonesia yang beradaptasi dengan aktivitas bisnis hingga akses kesehatan dan pendidikan," tegasnya.

"Kita juga antisipasi kemiskinan baru yang muncul dari sisa-sisa pandemi." imbuhnya.

Budiman menambahkan, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo akan banyak buka beasiswa ke luar negeri dan membuka sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah untuk mencetak SDM unggul di masa depan untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045.

Program lainnya adalah mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum yang mengedepankan STEM tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

"Kemajuan dan penguasaan teknologi digita harus dilakukan bersamaan dengan pengentasan kemiskinan. Itu harus dijalankan dalam satu tarikan nafas," kata dia.

Budiman menambahkan, ada 9 sektor yang bisa dijalankan untuk dorong pengentasan kemiskinan ini, seperti energi terbarukan, endidkan, industri pengolahan, digital hingga transportasi."

"Sembilan sektor ini bisa rekrut masyarakat miskin untuk bisa dientaskan dari kemiskinan. Kita juga sedang memikirkan agar 9 sektor ini memiliki agility menghadapi berbagai paparan disrupsi dan terbuka terhadap ide-ide baru," beber Budiman Sujatmiko.

Budiman mengatakan, BP Taskin mendapatkan amanah untuk mengatasi persoalan yang menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo.

"Diantaranya, progam pengentasan kemiskinan melalui program makan bergizi gratis, hilirisasi dan sebagainya," ungkap Budiman Sudjatmiko.

"Badan yang saya pimpin fokus menyusun rencana induk untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian dan lembaga dalam rangka mengentaskan kemiskinan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Untuk mewujudkan roadmap tersebut, BP Taskin bekerja dengan melibatkan 16 kementerian dan lembaga.

"Ke-16 kementerian dan lembaga ini ingin kita sinkronkan ke dalam rencana kerja dan rencana induk yang kami akan susun, serta kita sinkronkan keterpaduan data di bawah BPS dan Bappenas."

"Sehingga nantinya tidak ada lagi overlapping mengenai kategori masyarakat miskin, miskin ekstrem dan rentan ekstrem," bebernya.

BP Taskin sudah melakukan pertemuan dengan bberapa pihak seperti Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Desa.