Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Pengamat Kebijakan Publik Dwijo Suyono menyoroti minimnya perlindungan petani tembakau. Di sisi lain, pemerintah sedang merancang peraturan yang justru menekan industri tembakau dari hulu hingga hilir. 

“Kalau harga cabai naik, harga kangkung naik, harga bayam naik yang senang itu petani. Pernah suatu kali harga cabai Rp100 ribu per kg. Kalau harga rokok naik petaninya senang? Enggak biasa saja,” ungkap Dwijo. 

Untuk diketahui, pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Rancangan peraturan ini mengatur salah satunya kemasan polos. Isu ini diangkat dalam Ruang Rembug dengan tema Dampak Polemik Regulasi Nasional Terhadap Ekosistem Pertembakauan Jawa Tengah (Jateng). Adapun acara ini digelar di Kulonuwun Kopi, Kamis (14/11/2024). 

Peraturan ini akan menekan kemampuan industri rokok dalam menjual produknya. Hal ini akan berdampak pada petani, buruh, hingga pengusaha dalam industri ini. 

Dwijo pun mempertanyakan perlindungan petani tembakau oleh pemerintah. Padahal ratusan ribu petani mempertaruhkan hidupnya pada komoditas ini. 

“Luas lahan tembakau 18.159 hektar. 12-14 hektar di Temanggung, Parakan, dan sebagainya. Ada 450-600 ribu petani tembakau. Sebagian besar di Jawa Tengah. Apakah ada kebijakan pemerintah yang melindungi dan memproteksi petani dan hasilnya?” ujarnya. 

Baca juga: RPMK Kemasan Rokok Polos Ancam Kesejahteraan Buruh di Industri Rokok Tembakau

Pengamat sebut khawatir kebijakan rokok kemasan polos bisa gagalkan hilirisasi

Pengamat Ekonomi UNS Malik Cahyadin mengungkapkan kekhawatirannya akan kebijakan kemasan polos pada rokok membuat agenda besar hilirisasi gagal. Hal ini bisa saja terjadi jika industri rokok tidak bisa mengikuti regulasi yang diterapkan. 

“Kondisi sekarang dihadapkan pada dua kata industrialisasi dan deindustrialisasi. Jika siklus utama tidak mengikuti regulasi, maka hilirisasi akan gagal,” ungkap Malik. 

Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Rancangan peraturan ini mengatur salah satunya kemasan polos. 

Isu ini diangkat dalam Ruang Rembug dengan tema Dampak Polemik Regulasi Nasional Terhadap Ekosistem Pertembakauan Jawa Tengah yang digelar di Kulonuwun Kopi, Solo, Kamis (14/11/2024). 

Ketika industri dalam negeri tak mampu bertahan akibat regulasi yang terus menekan, lanjut Malik, penanaman modal asing menjadi konsekuensi yang harus ditempuh. Penanaman modal asing secara langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menjadi konsekuensi logis ketika laju deindustrialisasi terus terjadi. 

“Ketika mengalami proses deindustrialisasi bertahun-tahun penopangnya konsumsi. BLT dan sebagainya yang penting rakyat beli. Solusi terakhir FDI kita serahkan ekonomi kita ke orang asing,” jelas Malik. 

Baca juga: Kemasan Polos Ancam Rantai Pasok Tembakau, Ribuan Petani Jawa Tengah Terancam