Ia berharap Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

Sebelumnya, Prabowo menyebut ingin menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan penyelundupan ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Awalnya dalam arahan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan mengenai antisipasi adanya kebocoran anggaran.

Menurut Kepala Negara masih adanya kebocoran anggaran salah satunya karena penyelundupan.

"Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," kata Prabowo.

Presiden kemudian mencontohkan maraknya penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia.

Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan mengancam ratusan pekerja tekstil Indonesia.

"Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya ingin menindak para pelaku penyelundupan tersebut.

Hanya saja ia belum tahu tindakan tegas apa yang harus dilakukan.

Ia meminta para profesor hukum untuk memberikan masukan mengenai tindakan apa yang tepat dilakukan bagi para penyelundup.

"Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggalamkan," kata Prabowo.

"Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," pungkasnya.