Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menilai sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap fenomena penyelundupan tekstil ilegal ke Indonesia menjadi lonceng bagi semua Kementerian/Lembaga (KL).

Penyelundupan ini, yang mengakibatkan barang tekstil impor ilegal marak beredar di Indonesia, mengakibatkan industri tekstil dalam negeri jatuh, sehingga mengancam ratusan ribu pekerja.

“Keprihatinan presiden artinya sebagai perintah kepada semua pihak untuk menemukan dan melakukan solusi,” kata Noel, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

Baca juga: 80 Ribu Pekerja Kena PHK Hingga Bulan Desember 2024, Terbanyak Pekerja Industri Tekstil

Menurut dia, kaitan penyelundupan tekstil dengan pekerja sebetulnya sudah disadari publik, tetapi banyak pihak yang takut untuk menyuarakannya.

Noel menyebut solusinya pun sebenarnya sudah diketahui, tetapi entah kenapa, ini masih selalu menjadi masalah.

Ia memandang pemangku kepentingan di bidang tenaga kerja bukan hanya Kemnaker, tetapi seluruh instansi pemerintahan.

"Sayangnya, seringkali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring,” ujar Noel.

Noel pun mengingatkan bahwa dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sesederhana yang tampak di permukaan.

Satu buruh kena PHK, dampak langsungnya bisa menimpa empat orang karena ia masih mengurus seorang istri dan dua orang anaknya.

Lalu, PHK pada satu buruh juga berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM sebagai penyedia jasa mulai dari pedagang di pasar, warung, penjual bensin eceran hingga rumah kontrakan, akan kena dampak.

Baca juga: Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil

“Para ekonom lebih tahu lah soal dampak PHK. Kemnaker selalu berharap ekonomi yang lebih baik, jauh-jauhlah PHK,” ucap Noel.

Ia berharap Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

Sebelumnya, Prabowo menyebut ingin menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan penyelundupan ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Awalnya dalam arahan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan mengenai antisipasi adanya kebocoran anggaran.

Menurut Kepala Negara masih adanya kebocoran anggaran salah satunya karena penyelundupan.

"Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," kata Prabowo.

Presiden kemudian mencontohkan maraknya penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia.

Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan mengancam ratusan pekerja tekstil Indonesia.

"Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya ingin menindak para pelaku penyelundupan tersebut.

Hanya saja ia belum tahu tindakan tegas apa yang harus dilakukan.

Ia meminta para profesor hukum untuk memberikan masukan mengenai tindakan apa yang tepat dilakukan bagi para penyelundup.

"Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggalamkan," kata Prabowo.

"Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu," pungkasnya.

60 Perusahaan Tekstil Tutup Dua Tahun Terakhir, 250 Ribu Karyawan Kena PHK

Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan bahwa selama 2022-2024 atau dalam dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250 ribu karyawan mengalami PHK.

Menurut Redma, penutupan perusahaan-perusahaan tekstil ini dipicu oleh meningkatnya impor ilegal yang mengalir ke pasar domestik tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah.

Hal itu telah memperburuk kondisi industri tekstil di Indonesia, yang menurut dia telah mengalami deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir.

Redma menjelaskan, pada 2021 saat pandemi COVID-19, ketika impor dari China terhenti, industri tekstil Indonesia sempat mengalami pemulihan.

Namun, begitu lockdown berakhir dan impor dibuka kembali, barang-barang ilegal pun membanjiri pasar, membuat banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasional mereka.

Kondisi ini juga berdampak pada sektor-sektor terkait seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA) yang merupakan bahan baku utama tekstil.

Menurutnya, jika produksi PTA terganggu, permintaan listrik untuk sektor tekstil pun menurun.

"Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik," kata Redma dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Industri tekstil berkontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

“Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40 persen barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi,” tambahnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah segera mengatasi masalah impor ilegal ini untuk menyelamatkan pasar domestik dan memungkinkan industri tekstil lokal pulih.

Jika masalah ini diatasi, Redma yakin sektor tekstil bisa kembali menyumbang hingga 8 persen terhadap PDB.

Untuk itu, berbagai langkah harus diambil, termasuk pembatasan impor yang lebih ketat dan perbaikan sistem di pelabuhan.

Menurutnya, ada kelemahan sistem di pelabuhan, terutama terkait penggunaan scanner dan data manifest import (dokumen resmi barang impor) yang tidak sinkron.

Kelemahan sistem di pelabuhan disebut menjadi celah bagi masuknya barang ilegal.

Ia turut menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal.

Dengan memanfaatkan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia bisa menghidupkan kembali industri tekstil dan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Namun, semua ini harus dimulai dengan memperbaiki regulasi dan menangani masalah impor ilegal,” pungkas Redma.