TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo soal pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk kelompok barang mewah direspons politisi Golkar Henry Indraguna.

Henry menyatakan, keputusan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” jelas Henry melalui pesan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Henry menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan masa transisi, pada pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen bagi barang mewah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

"Masa transisi ini sebaiknya digunakan pemerintah dan kementerian terkait. Selain untuk mempersiapkan penerapan PPN 12 persen, juga untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak ini. Karena masih banyak pernyataan-pernyataan yang muncul, sebagai akibat tidak pahamnya akan penerapan pajak tersebut," tuturnya. 

Henry juga menegaskan bahwa kementerian terkait harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, jelas dan gamblang dimengerti oleh publik bagaimana penerapan kebijakan ini dan barang apa saja yang dikenakan kenaikan PPN.

"Walaupun sudah dipastikan hanya barang mewah, tapi bola liar-nya oleh pihak-pihak yang menggoreng isu ini kan masih mengemuka. Itu harusnya ditanggapi dengan cara yang baik, dikomunikasikan dan diartikulasikan secara jelas," katanya.

Karena, menurut Henry sudah zamannya media sosial yang mudah untuk menyampaikan pesan tersebut.

"Maka gunakanlah tools itu untuk menyebarkan informasi ini agar gampang dipahami rakyat. Sampaikan kepada masyarakat, bahwa jika memang kenaikan ini hanya untuk barang mewah bukan barang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

"Sebutkan barang mewahnya apa saja secara terinci. Jangan hanya disebut barang mewah tanpa dijabarkan apa barang yang dimaksud," urainya.

Henry meminta kementerian dan lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN tersebut harus bertahap naik dan akan digunakan untuk apa saja pajak yang dikutip dari masyarakat tersebut. 

Ke depan, Henry berharap pemerintah dan kementerian terkait bisa lebih bijak dalam melakukan penyusunan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan apa pun secara komprehensif dan jelas. 

"Masyarakat Indonesia ini dasarnya bijak kok. Selama semuanya jelas dan transparan mekanismenya disampaikan, maka tidak akan ada bola liar. Yang penting sosialisasi dari pemerintah itu clear," ujarnya.

Pemerintah pun lanjutnya, harus benar-benar profesional dalam pengelolaan pajak dan anggaran.