TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus penopang industri hijau.

Hal ini Bahlil sampaikan di aat menghadiri pembukaan The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (17/9/2025) lalu.

Menurut Bahlil, kebutuhan energi bersih di dunia terus meningkat, seiring banyaknya industri yang menjalankan strategi keberlanjutan di rantai pasok.

“Nantinya, panas bumi itu tidak hanya disuplai untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk industri mulai dari hulu hingga hilir. Permintaannya akan semakin besar. Pemerintah konsisten mendukung energi baru terbarukan, yang sudah tercantum dalam RUPTL 2025–2034, dengan target peningkatan porsi EBT menjadi 69,5 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Reformasi Perizinan dan Target 1 GW

Senada dengan Bahlil, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Eniya Listiani Dewi, menegaskan pemerintah telah memangkas hambatan birokrasi dalam perizinan.

“Perizinan yang tadinya 1,5 tahun kini dipercepat menjadi 7 hari melalui Online Single Submission (OSS). Dalam lima tahun ke depan, kita menargetkan tambahan kapasitas 1 GW panas bumi, dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan global,” kata Eniya.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) yang hadir dalam forum tersebut menegaskan kesiapannya memperluas pemanfaatan panas bumi.

Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyebutkan, selain kelistrikan, panas bumi juga akan diarahkan pada sektor beyond electricity seperti green hydrogen dan green ammonia.

“Analisis kami menunjukkan potensi komersial tinggi untuk produk turunan ini, yang akan tumbuh signifikan pada 2030. Kami sedang menyiapkan ekosistem green hydrogen secara end-to-end, dari panas bumi, elektrolisis, midstream, hingga offtaker,” jelas Julfi.