Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Pengamat: Pemerintah Perlu Perkuat Eksplorasi untuk Maksimalkan Energi Panas Bumi

Energi panas bumi dinilai memiliki prospek besar untuk mendukung target penambahan kapasitas Energi Baru Terbarukan dalam RUPTL 2025–2034.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pengamat: Pemerintah Perlu Perkuat Eksplorasi untuk Maksimalkan Energi Panas Bumi
dok. PLN
PERKUAT EKSPLORASI - PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang dikelola PLN Indonesia Power. Bisnis panas bumi masih sangat prospek karena potensi Indonesia mencapai 24 GW, namun baru dimanfaatkan sekitar 10 persen.  
Ringkasan Berita:
  • Energi panas bumi dinilai memiliki prospek besar untuk mendukung target penambahan kapasitas Energi Baru Terbarukan dalam RUPTL 2025–2034.
  • Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu mengambil peran lebih besar dalam eksplorasi untuk mempercepat pengembangan.
  • Ia juga menyebut PGE memiliki prospek kuat sebagai pengembang panas bumi.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai industri panas bumi memiliki prospek besar dalam mendukung target pemerintah memperluas kapasitas pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, pemerintah menargetkan perluasan kapasitas pembangkit EBT mencapai 76 persen pada periode 2025–2034.

Dari rencana penambahan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit, sebanyak 42,6 GW berasal dari EBT, dan panas bumi ditargetkan menyumbang 5,2 GW.

“Panas bumi masih sangat berprospek. Potensi kita mencapai 24 GW, namun baru dimanfaatkan sekitar 10 persen atau 2.200–2.300 MW. Masih banyak yang bisa dikembangkan,” ujar Fabby dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Meski besar, pengembangan panas bumi dinilai masih terkendala waktu. Satu proyek pembangkit berkapasitas 100 MW dapat memerlukan 10–12 tahun hingga beroperasi.

Untuk mengejar target 5,2 GW, Fabby menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih progresif, terutama dalam fase eksplorasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, pemerintah seharusnya berperan lebih aktif pada tahap eksplorasi guna menekan risiko dan biaya. “Kalau targetnya besar, pemerintah harus mengeluarkan dana eksplorasi panas bumi,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Lelang-Eksplorasi Gunung Lawu Jateng untuk Proyek Panas Bumi: Dihapus

Ia juga menyarankan pemerintah menunjuk perusahaan global berkapabilitas tinggi yang mampu melakukan eksplorasi dengan biaya lebih efisien.

“Cadangan yang sudah terbukti itu yang dilelang. Jadi sudah dibor, ditemukan, dan dapat langsung dikembangkan. Kalau dari awal, prosesnya lama dan banyak masalah. Pemerintah perlu ke arah situ, misalnya memakai Danantara,” jelas Fabby.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah memahami tantangan pengembangan panas bumi. “Jika masalah tersebut diselesaikan, panas bumi bisa berlari lebih kencang.”

Fabby juga menilai PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memiliki prospek kuat sebagai pengembang panas bumi. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, PGE disebut sebagai perusahaan terbesar di sektor tersebut.

“Perusahaan ini sehat, output energinya sesuai dengan pengelolaan, dan cadangannya cukup besar,” ujarnya.

 

Sumber: Tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas