Ringkasan Berita:

• Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan bagian dari agenda nasional percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah berbasis regulasi yang kuat.
• Hingga 24 Desember 2025, sebanyak 466 dari 546 pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKPD, dan 210 pemerintah daerah telah aktif bertransaksi menggunakan KKPD.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Livin’ by Mandiri.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan aman, khususnya untuk belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI.

Implementasi KKPD merupakan bagian dari agenda nasional percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang telah memiliki landasan regulasi yang kuat, antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur tata cara penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD.

Baca juga: Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa di LKPP Jangkau Kabupaten di Lampung

Hingga 24 Desember 2025, sebanyak 466 dari 546 pemerintah daerah (85,16 persen) telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKPD, dan 210 pemerintah daerah telah aktif bertransaksi menggunakan KKPD, menunjukkan peningkatan signifikan adopsi sistem pembayaran non-tunai di daerah.

Dalam arahannya, Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Simon Saimima, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam implementasi KKPD di daerah.

“Kami melihat sinergi yang sangat kuat di Provinsi Jawa Timur. Implementasi KKPD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital," ujarnya dikutip Rabu, 18 Februari 2026. 

Dia mengatakan, melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, S.STP., menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.

“Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis bagi BPKAD Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Dengan penerapan KKPD, pihaknya berharap proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi, sehingga mendukung tata kelola yang modern dan berintegritas.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para mitra, termasuk Bank Mandiri, Bank Jatim, dan Mbizmarket, atas dukungan penuh dalam implementasi penggunaan KKPD melalui Bank Mandiri dan Virtual Account Bank Jatim.

"Sinergi ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata dia.

Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menyampaikan bahwa Livin’ by Mandiri memberikan kemudahan nyata dalam proses pembayaran pengadaan pemerintah daerah.

“Melalui Livin’ by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan terintegrasi," sebutnya.