Ringkasan Berita:

• Ekonom mengkritik program Koperasi Merah Putih yang sekarang dijalankan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dinilai terlalu top down.
• Koperasi seharusnya dibentuk dengan melibatkan masyarakat sendiri, antara anggota dengan anggota, tidak dijalankan berdasar program pemerintah pusat saja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggalakkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Terkini, ada 30 ribu posisi untuk menjadi manajer di Program KDKMP. 

Gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi perhatian pengamat Ekonomi, Nailul Huda terkait dengan program ini.

“Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, Ayah Pak Prabowo, untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi," kata Nailul kepada wartawan dikutip Sabtu (18/4/2026).

Nailul Huda berpendapat bahwa program KDKMP ini berupaya mendekatkan masyarakat kepada pasar, namun di sisi lain program Koperasi Desa ini terlalu Top Down.

“Program KDKMP ini, saya pandang sebagai upaya memotong jalur middle man untuk mendekatkan masyarakat ke pasar, hanya saja kebijakan program KDKMP ini kami lihat terlalu top down, padahal sifat Koperasi itu kan dibentuk antara anggota dengan anggota, tidak berdasarkan pada implementasi program pemerintah saja," ujarnya.

Nailul Huda berpendapat bahwa KDKMP, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, itu seharusnya selaras dengan BUMDes yang saat ini ada di setiap desa.

“KDMP harus selaras atau terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa, sehingga hasil BUMDes bisa dijual atau dipasarkan melalui jaringan koperasi ini. Selain itu, Hasil produksi BUMN dan usaha lokal kita sangat mungkin untuk dipasarkan oleh KDKMP ini, sehingga masyarakat bisa membeli produk-produk lokal, baik dari BUMN maupun swasta," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Buka 35.000 Lowongan Kerja untuk Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan

Namun Nailul Huda juga memberikan catatan terhadap program Koperasi Desa ini.

‘’KDKMP saat ini dijalankan melalui sistem yang tidak tepat di bawah PT Agrinas Pangan. Seharusnya, cita-cita Pak Soemitro diluruskan kembali melalui perubahan pola Koperasi dengan mengembalikan ke sistem bottom up.”

Selain itu, Direktur CELIOS ini juga memberikan pandangan terkait dengan iklim ekonomi digital yang saat ini sedang tumbuh di pasar Indonesia.

"Ini terlihat dengan menurunnya jumlah ATM dan meningkatnya penggunaan QRIS". Nailul Huda juga menambahkan bahwa ekonomi digital Indonesia harus dibangun dari dasarnya.

"Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di Ekonomi Digital," tuturnya.

Baca juga: KSP Temukan 50 Ribu Lahan Koperasi Desa Merah Putih Bermasalah, Segera Verifikasi Lapangan

"Ini sangat disayangkan karena negara kita adalah penghasil nikel terbesar di dunia, namun kita belum mampu membangun industri semi konduktor, dasar dari Ekonomi Digital," katanya.

Nailul Huda memberi pesan dalam membangun iklim ekonomi digital perlu beberapa hal yaitu Sumber Daya Manusia yang mumpuni, Peralatan yang mutakhir serta regulasi berkeadilan.

"Tiga hal tersebut berkesinambungan dan dapat mendorong iklim ekonomi digital," ujarnya.